"Viet Nam" Benchmarking Report


Dari beberapa tempat di Viet Nam dalam rangka Benchmarking (lihat postingan Catatan Benchmarking), maka dapat dilaporkan sebagaimana berikut ini:

  • Latar Belakang

Ease of Doing Business (EoDB) merupakan publikasi utama yang dilakukan oleh Grup Bank Dunia dalam serangkaian laporan tahunan yang mengukur peraturan yang meningkatkan aktivitas bisnis dan yang menghambatnya. EoDB menyajikan indikator kuantitatif tentang peraturan bisnis, perlindungan hak milik dan memberikan ukuran obyektif regulasi yang dapat dibandingkan di 190 ekonomi pada kota terpilih di tingkat subnasional dan regional..

Penilaian EoDB diluncurkan pada tahun 2002, yang memfokuskan pada perusahaan kecil dan menengah domestik dengan mengukur peraturan yang berlaku melalui siklus hidup perusahaan dimaksud. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif yang komprehensif untuk membandingkan lingkungan regulasi bisnis lintas ekonomi dan dari waktu ke waktu, EoDB mendorong ekonomi untuk bersaing ke arah regulasi yang lebih efisien; menawarkan tolok ukur yang dapat diukur untuk reformasi; dan berfungsi sebagai sumber daya untuk akademisi, jurnalis, peneliti sektor swasta, dan lainnya yang tertarik dengan iklim bisnis dari setiap ekonomi.

Laporan EoDB pertama, yang diterbitkan pada tahun 2003, mencakup 5 set indikator dari 133 ekonomi. Laporan tahun 2017 kemudian mencakup 11 set indikator dari 190 ekonomi. Kebanyakan set indikator mengacu pada skenario kasus di kota bisnis terbesar dari masing-masing ekonomi, kecuali 11 ekonomi yang memiliki populasi lebih dari 100 juta pada 2013 (Bangladesh, Brasil, Cina, India, Indonesia, Jepang, Meksiko, Nigeria, Pakistan, Federasi Rusia dan Amerika Serikat) di mana EoDB, juga mengumpulkan data untuk kota bisnis terbesar kedua. Data untuk 11 ekonomi ini adalah mengacu pada penilaian populasi untuk 2 kota bisnis terbesar.

Menanggapi apa yang telah dilakukan EoDB, Lembaga Administrasi Negara kemudian menyelenggarakan suatu pelatihan yang khusus didesain untuk mencetak para reformer lintas kementerian dan lembaga agar dapat menjawab tantangan dan memberikan rekomendasi/masukan dan kontribusi reformis dan implementatif dalam bentuk Reform Leader Academy (RLA).

RLA yang dibuat selalu mengusung berbagai tema yang dirasa penting untuk dapat menjawab apa yang dibutuhkan oleh aparatur Negara dalam melakukan tugas sehari-hari. Saat ini RLA Angkatan XIII mengusung tema yaitu ease of doing business (EoDB) sebagai isu strategis yang hadir di tengah masyarakat terkait dengan reformasi birokrasi sebagai jawaban atas tantangan dan peluang perekonomian Indonesia yang tengah diupayakan oleh pemerintah dalam hal akselerasi penciptaan iklim ramah investasi sebagai faktor yang sangat penting.

Beberapa tolok ukur dalam EoDB yang menjadi referensi sebagaimana disebutkan dalam laporan Bank Dunia mencakup 10 indikator seperti: starting a business, dealing with construction permits, registering property, paying taxes, getting credit, enforcing contract, getting electricity, trading across borders, dan resolving insolvency dimana dalam tahun 2017, Indonesia berada dalam urutan ke-72 dibawah Viet Nam yang menduduki urutan ke- 68. Pencapaian Viet Nam dalam EoDB yang dimulai sejak 2014 dipandang sebagai lokus yang tepat untuk dilakukan benchmarking internasional terutama untuk indikator starting a business yang kemudian menjadi salah satu alasan RLA Angkatan XIII menjadikan lokus untuk benchmarking internasionalnya.

  • Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya benchmarking internasional ke Viet Nam adalah untuk dapat melihat gambaran yang jelas mengenai upaya yang dilakukan Pemerintah Viet Nam dalam menjawab tantangan dan peluang perekonomian dalam negerinya terutama dalam menaikkan EoDB pada indikator starting a business.

Sedangkan tujuan dilaksanakannya benchmarking internasional adalah peserta diharapkan dapat (a) mengidentifikasi, mengadopsi dan mengadaptasi good practices dari kebijakan dan strategi kebijakan yang diterapkan oleh instansi yang dikunjungi terkait tema yang diambil, dan (b) menyusun lesson learnt dari instansi yang dikunjungi dan memberikan masukan ataupun rekomendasi yang aplikatif kepada pemerintah.

  • Ruang Lingkup

Ruang lingkup benchmarking internasional RLA angkatan XIII adalah salah satu indikator EoDB yaitu starting a business

  • Locus Benchmarking

Kegiatan benchmarking internasional dilaksanakan di Hanoi, Viet Nam yang dianggap sebagai salah satu negara di wilayah ASEAN yang tergolong sukses dalam waktu singkat melakukan EoDB dan berada di posisi diatas Indonesia. Lokasi benchmarking dilakukan di beberapa Kementerian terkait yang berperan penting dalam mendukung pemerintah Viet Nam melakukan EoDB seperti:
  1. Kementerian Keuangan [Ministry of Finance]
  2. Kementerian Perencanaan dan Investasi [Central Institute for Economic Management-Ministry of Planning and Investment]
  3. Kementerian Perdagangan dan Industri [Asia Pacific Markert Department – Ministry of Trade and Industry]
  4. Kamar Dagang Viet Nam [The Viet Nam Chamber of Commerce and Industry]

Selain itu benchmarking internasional juga dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Hanoi, untuk lebih memperkaya substansi pendalaman materi benchmarking.

  • Lesson Learnt

Berdasarkan data dan evaluasi yang dilakukan oleh Bank Dunia di tahun 2016, kondisi usaha di Viet Nam menduduki peringkat 82 dari 190 negara dan mengalami perubahan yang signifikan dengan naik 9 peringkat dibanding tahun sebelumnya dibanding negara-negara ASEAN yang lain. Kemajuan ini adalah yang paling pesat sejak tahun 2008. Hal ini terwujud karena Pemerintah baik pusat maupun daerah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kondisi usaha, khususnya di 3 tahun terakhir. Walaupun demikian, sebagian besar kondisi usaha di Viet Nam masih jauh dibandingkan skor rata-rata negara-negara ASEAN-4 maupun ASEAN-6.

Di tahun 2017, Viet Nam sebenarnya bertekad untuk mencapai skor rata-rata ASEAN-4 secara inklusif dengan indikator-indikator yang digunakan oleh Bank Dunia dan World Economic Forum dan melakukan konsolidasi serta mempertahankan pencapaian di kemudahan berusaha dan tentunya berusaha untuk mencapai nilai yang lebih baik di semua indikator. Viet Nam juga bertekad untuk melanjutkan reformasi secara radikal khususnya untuk peraturan-peraturan di bidang usaha, manajemen khusus untuk komoditi serta jasa ekspor-impor sesuai dengan standar internasional. Adapun skor yang menjadi target Viet Nam antara lain memulai usaha (masuk 70 besar), perlindungan investor minoritas (masuk 80 besar), transparansi dan kemudahan mendapatkan pinjaman (masuk 30 besar), pengurangan waktu untuk hal-hal yang bersifat formalitas seperti prosedur pembayaran pajak dan premi asuransi sosial, izin lisensi konstruksi, penyediaan air bersih dan resapan, permohonan sambungan listrik, prosedur kepabeanan untuk perdagangan antar negara, termasuk penyelesaian perselisihan kontraktual dan juga kebangkrutan.

Selain itu, Viet Nam juga bertekad untuk memberikan insentif untuk memulai usaha, menciptakan kondisi berinvestasi yang kreatif, stabil dan mendukung untuk usaha-usaha baru termasuk yang inovatif. Untuk mewujudkan hal ini, Viet Nam telah meminta agar seluruh instansi terkait mendukung dengan mengembangkan dan menyelesaikan rencana aksi serta program terkait masing-masing instansi. Menteri Perencanaan dan Investasi, Menteri Teknologi dan Sains, Menteri Komunikasi dan Informasi menjadi koordinator otoritas dan dewan perwakilan untuk secara aktif melakukan dan menyelesaikan studi mengenai metode perhitungan serta mengartikan indeks peringkat, memberikan informasi serta data kepada organisasi internasional secara tepat waktu sebagai dasar evaluasi dan penilaian sebelum tanggal 31 Maret 2017. 

Seluruh kementerian dan otoritas yang ditugaskan untuk memperbaiki indeks harus bertanggung jawab dan berkoordinasi dengan otoritas terkait dan juga perwakilan rakyat di propinsi untuk mengukur perbaikan dan meminta arahan dari perdana menteri jika diperlukan. Menteri Perencanaan dan Investasi harus memegang kendali dalam memonitor perbaikan kondisi usaha dan daya saing nasional. Menteri Teknologi dan Sains harus memimpin dalam memonitor perbaikan di bidang inovasi, dan Menteri Informasi dan Komunikasi harus memegang peran penting dalam memonitor e-government. 

Disamping tiga kementerian tersebut, pemerintah sosialis Viet Nam juga meminta agar otoritas dan kementerian terkait pembuatan peraturan di bidang impor dan ekspor segera melakukan tugas dan mengukur reformasi manajemen keahlian dan pengecekan terhadap impor dan ekspor sesuai peraturan pemerintah terutama terkait perbaikan efektifitas dan efisiensi inspeksi khusus atas impor dan ekspor. Otoritas dan kementerian terkait juga harus melanjutkan pengembangan dan implementasi portal untk menerima keluhan serta memproses dan mempublikasikan hasil-hasil administratif dan juga meningkatkan efisiensi beberapa portal termasuk memberitakan keluhan atau pengaduan yang diterima baik dari penduduk maupun badan usaha dan yang berhasil diselesaikan. 

Selain itu, pemerintah Viet Nam juga meminta agar implementasi sistem single-window dan teknologi informasi dapat berjalan secara efektif dengan saling terkoneksi untuk menjalankan prosedur-prosedur yang sifatnya administratif, menyediakan jasa publik secara online dan e-government, mengimplementasikan sistem kendali berbasis ISO untuk otoritas dan organisasi adminsitrative setempat. Selain itu juga menciptakan sistem basis data nasional, memberikan prioritas untuk mewujudkan sistem basis data badan usaha, pertanahan dan juga penduduk nasional, dukungan untuk menyewa jasa teknologi informasi untuk tujuan operasi otoritas setempat, outsourcing jasa-jasa terkait pembayaran, menawarkan pelatihan di bidang teknologi informasi dan juga memberikan prioritas untuk mengembangkan produk serta peralatan keamanan informasi secara khusus. 

Pemerintah Viet Nam juga mendesak agar disiplin serta memberikan tanggung jawab atas implementasi resolusi perbaikan ini kepada para pimpinan otoritas antara lain dengan secara teratur memeriksa dan mengawasi perkembangan serta hasil implementasi dari seluruh rencana aksi sampai dengan memberikan sanksi kepada para entitas yang tidak bertanggung jawab dan berdampak pada pelecehan terhadap penduduk dan juga perusahaan. Pemerintah Viet Nam juga meminta agar seluruh pihak secara serius dan efektif mengimplementasikan arahan Perdana Menteri mengenai tanggung jawab reformasi administrasi seluruh pimpinan perwakilan administratif setempat di semua tingkatan.

  • Rekomendasi

  1. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi (KIS) regulasi teknis sektoral dan pusat-daerah dalam akselerasi kemudahan berusaha;
  2. Mencabut ketentuan yang saling tumpang tindih (overlapping) dan saling ketergantungan (interlocking) yang menghambat kemudahan berusaha;
  3. Menetapkan lembaga yang memiliki wewenang penuh untuk melakukan perencanaan, pengaturan, dan evaluasi dalam hal peningkatan kemudahan berusaha sesuai standar internasional;
  4. Perlu adanya mekanisme yang menjadi pengontrol kemudahan berusaha (Tracing Record);
  5. Peningkatan infrastruktur jaringan dan penerapan sistem teknologi informasi yang user friendly, yang hasilnya dipublikasikan melalui berbagai sarana prasarana untuk mempercepat penggunaannya secara nasional;
  6. Penyelenggaraan suatu kompetisi daya saing kemudahan berusaha antar daerah;
  7. Penguatan peran Kamar Dagang, Asosiasi Pengusaha, dan Asosiasi Profesi dalam upaya peningkatan peringkat kemudahan berusaha, untuk bersama Pemerintah mengembangkan dan meningkatkan perekonomian Indonesia.



Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pages