Banten Mengadakan Rakor Pimpinan Daerah Terkait Perizinan


Banten harus melaksanakan singkronisasi perizinan terintegrasi untuk mendorong peningkatan investasi. Ungkapan ini disampaikan oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten Ino S. Rawita dalam acara pembukaan Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah Se-Provinsi Banten (31/10/2018). 

"Banten, melalui DPMPTSP Provinsi Banten, harus mensingkronkan pelaksanaan perizinan terintegrasi untuk mendorong peningkatan investasi di Provinsi Banten. Oleh kare itu, perlu penataan menyeluruh baik sektor perizinan maupun koordinasi dengan pihak-pihak terkait" ujar Ino.

Rakor yang diselenggarakan di salah satu hotel di Kota Tangerang ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota, dan Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Banten.

Dalam rangkaian rapat koordinasi ditandatangani pula "Kesepakatan Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten" oleh para Sekretaris daerah, Kepala Bappeda dan Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota, adapun isi dari kesepakatan tersebut yaitu:
  1. Sesuai dengan Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan penyelenggaraan PTSP terkait nomenklatur kelembagaan, serta Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, daerah diwajibkan melaksanakan dan menuju pelayanan prima;
  2. Bagi Kabupaten/Kota yang belum memiliki satuan tugas percepatan berusaha agar segera membentuk satgas melalui keputusan kepala daerah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
  3. Satuan tugas yang sudah terbentuk di Provinsi maupun Kabupaten/Kota melalui Surat Keputusan Kepala Daerah, perlu segera melakukan inventarisasi atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan perizinan yang diperlukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah diajukan dan telah selesai;
  4. Dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan, PTSP dalam era Online Single Submission (OSS) melakukan model layanan berbantuan, layanan mandiri dan layanan prioritas, dan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan yang mudah, cepat, transparan, terjangkau dan bebas pungli, sesuai Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
  5. Untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai DPMPTSP diberikan melalui tunjangan khusus sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 138 Tahun 2017;
  6. Dalam penyelenggaraan kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu harus mendapatkan porsi anggaran yang memadai agar sasaran peningkatan sarana dan prasarana, kualitas SDM, dan percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan untuk pencapaian target kemudahan berusaha (ease of doing business-EoDB) dapat lebih meningkat.

Sugiarto, Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerjasama Direktorat Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, dalam kesempatan ini menyampaikan masih terkendalanya proses implementasi perizinan melalui OSS sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

Pertama, aspek regulasi. Masih belum tuntasnya NSPK seluruh K/L dan belum sepenuhnya koordinasi dengan DPMPTSP Daerah, kemudian belum adanya pedoman teknis OSS di Pusat dan Daerah (Permenko). Masih ditemukan ketidakharmonisan regulasi sektor terkait perizinan dan non perizinan, serta perlu singkronisasi keweangan dalam PP 24/2018 dengan kewenangan dalam UU 23/2014.

Kedua, aspek teknologi informasi. Perlu dioptimalkan integrasi Sistem Informasi K/L dengan OSS dan di Daerah (PTSP) melalui SiCantik Cloud, serta penyempurnaan aplikasi OSS sesuai dengan PP 24/2018.

Ketiga, aspek kelembagaan dan tata kelola. Perlu memperjelas kewenangan dan tanggung jawab perizinan melalui OSS, menegaskan izin non-OSS yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan mengoptimalkan proses pengaduan. Selain itu perlu penyesuaian pola pendampingan dan bantuan dalam notivikasi dengan dinas teknis.

"Melihat perkembangan saat ini, ada rencana untuk merevisi PP 24/2018 atas dasar masukan permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan surat edaran terkait dukungan implementasi OSS, seperti dukungan IT dan SDM perizinan. Selain itu, Menteri Dalam Negeri juga mendorong Kepala Daerah untuk memerintahkan Kepala DPMPTSP masing-masing menerbitkan perizinan tanpa OSS sepanjang memenuhi persyaratan (NSPK) dalam rangka percepatanan perizinan dan pelayanan kepada masyarakat," tambah Sugiarto.

Dalam arahan penutupnya, Sugiarto menyampaikan peran PTSP dalam OSS, yaitu: pertama, memberikan bantuan pelayanan pelaku usaha hingga terbitnya NIB, kedua, mengawal pemenuhan komitmen dan notivikasi, ketiga, melakukan pengawasan pelaksanaan izin komersial dan izin operasional, dan keempat, membangun integrasi Informasi Teknologi, bila perlu tanpa SiCantik Cloud.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pages