Pemahaman OSS Pada Satgas Percepatan Berusaha Perlu Ditingkatkan

 

Satuan Tugas Percepatan Kemudahan Berusaha berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kota Tangerang telah dibentuk. Pembentukan tersebut berdasarkan Keputusan Walikota Tangerang Nomor 800/Kep.268-DPMPTSP/2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha, ditetapkan pada tanggal 3 Juli 2018.

Namun demikian, peran satgas sebagaimana tertuang dalam keputusan tersebut, belum optimal. Pelayanan perizinan dianggap domainnya DPMPTSP sehingga dinas-dinas teknis belum terlibat secara maksimal, padahal terdapat tugas dan fungsi dinas teknis terkait pemenuhan komitmen, yaitu verifikasi dan validasi komitmen tersebut. Belum efektifnya satgas dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan dengan penerapan Online Single Submission (OSS), salah satu penyebabnya adalah ketidakpamahan prosedur atau tahapan dalam OSS, baik oleh petugas pelayanan perizinan maupun tim teknis atau person in charge pada dinas teknis.

Demikian beberapa hasil dari monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha yang dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi Instansional (RBI) Reform Leader Academy (RLA) Angkatan XIII Provinsi Banten pada DPMPTSP Kota Tangerang (05/10/2018).

"Beberapa kendala dihadapi dalam penerapan OSS di Kota Tangerang, antara lain belum selarasnya NSPK yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga dengan prosedur yang ada pada OSS. Misal, dalam NSPK mensyaratkan izin khusus pengadaan obat-obatan tertentu untuk usaha Apotik tetapi di dalam OSS tidak mensyaratkan hal itu, sehingga tidak ada komitmen yang di centang oleh pelaku usaha. Kemudian, pelaku usaha masih banyak yang belum paham terhadap tindak lanjut dari apa yang mereka dapat dari OSS. Mereka beranggapan izin telah ada dan siap beroperasi, tidak mengerti harus memenuhi kemitmen yang mereka centang sendiri" ujar Mahdiar selaku Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal DPMPTSP Kota Tangerang yang berkenan menerima Tim RBI.

Pada kesempatan ini pula disampaikan bahwa hingga per tanggal 5 Oktober 2018, permohonan berusaha di Kota Tangerang telah mencapai 1.303 pelaku usaha, dimana check-lish berusahanya sebanyak 924 pelaku usaha. Sedangkan pada web form sebanyak 3.929 pelaku usaha. Dalam rangka pemenuhan komitmen pelaku usaha sebagaimana yang diterbitkan oleh OSS, DPMPTSP Kota Tangerang melakukan langkah-langkah percepatan, diantaranya memanggil pelaku usaha sebagaimana list di atas secara bertahap, dilihat checklist komitmennya dan kapan penyelesaiannya.

"Diharapkan, Pemerintah Provinsi Banten melalui DPMPTSP Provinsi Banten dapat melakukan pembinaan tentang mekanisme alur validasi dan langkah strategis untuk menyamakan persepsi dalam implementasi OSS. Sehingga, pelayanan perizinan di Provinsi Banten dapat seragam, serentak, dan berjalan baik di semua tingkatan dan daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota" demikian harapan Mahdiar menutup kegiatan monitoring ini.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pages