Pelaku Usaha Masih Menemukan Kendala Dalam OSS

 
"Masih terdapat masalah dalam OSS bila suatu perusahaan berada pada dua lokasi. Kami kesulitan mendapatkan izin usaha untuk perluasan, karena izin yang di dapat masih berlokasi di awal (induk)" demikian pernyataan Ardes, salah satu pelaku usaha yang menyatakan kendala dalam implementasi OSS. 

Ungkapan di atas disampaikan dalam pertemuan antara DPMPTSP Provinsi Banten dengan Pelaku Usaha dalam forum Asistensi dan Pengumpulan LKPM (Laporan Kinerja Penanaman Modal) Provinsi Banten (27/09/2018).

Lebih lanjut Ardes menyampaikan permasalahan tersebut tatkala mengisi form untuk penerbitan NIBnya tatkala akan melakukan perluasan usaha dengan berbeda lokasi. Dalam isian OSS tidak menyebutkan alamat perusahaan dan alamat usaha, bila diisi dengan alamat perusahaan, maka yang tercatat adalah lokasi induk perusahaaan, padahal yang diinginkan adalah lokasi kedua dan seterusnya dalam rangka perluasan usaha dengan perusahaan yang sama. 

Sebelumnya Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten Ikhsan Budiantara menerangkan, LKPM ditujukan untuk memantau realisasi investasi dan produksi yang mencakup kegiatan penanaman modal yang dilakukan perusahaan di setiap lokasi dan bidang usaha investasi. Pada 2017 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI sudah menyiapkan aplikasi LKPM Online yang siap diterapkan di setiap wilayah termasuk di Banten.

"Kita ingin mengajak partisipasi dari setiap perusahaan dalam menyampaikan laporan penanaman modal secara tertib. Setiap penanam modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modalnya melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal atau LKPM yang saat ini sudah dipermudah oleh sistem berbasis online," ungkapnya saat membuka kegiatan Asistensi dan Pengumpulan LKPM di Aula DPMPTSP Provinsi Banten.

Pertemuan dengan pelaku usaha atau perusahaan ini juga dimaksudkan sebagai forum komunikasi antara Pelaku Usaha dengan Pemerintah Daerah, mengoptimalkan dan mencari solusi bersama kendala-kendala yang dihadapi, baik dari sisi Pelaku Usaha maupun sisi Pemerintah Daerah.  Salah satu yang banyak ditanyakan adalah implementasi OSS sebagaimana di atas.

"Keterkaitan OSS dengan LKPM adalah, bagaimana pelaku usaha merealisasikan komitmen investasinya pada saat pengurusan izin usaha dimana mereka mencantumkan rencana investasi. Dengan melaporkan LKPM, maka terlihat perbandingan rencana investasi dengan realisasi investasi yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut" tambah Ikhsan.

Ikhsan juga menyampaikan dalam implementasi OSS, bila izin-izin usaha telah terbit sebelum OSS, bila sudah eksisting tidak wajib mendaftar lagi, tapi wajib NIBnya saja. Artinya perusahaan tersebut sudah pegang izin komersil dan sudah berproduksi. Sedangkan bagi perusahaan yang masih berupa izin kontruksi atau izin prinsip, wajib mendaftar ke OSS. 

Tim Reformasi Birokrasi Instansional Reform Leader Academy Angkatan XIII Provinsi Banten yang ikut mendampingi DPMPTSP Provinsi Banten dalam kegiatan ini merekomendasikan berdasarkan masukan dari pelaku usaha yang hadir, agar dilakukan forum konsultasi antara pelaku usaha secara intensif dengan pemerintah daerah terkait penerapan OSS. Hal ini didasari masih banyaknya kendala bagi pelaku usaha dalam melakukan investasinya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pages