ASN Harus Berperan Aktif Memberantas Pungli



Seluruh ASN dalam Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Banten harus berperan aktif memberantas segala bentuk pungutan liar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten agar berjalan sebagaimana mestinya. Demikian disampaikan E. Kusmayadi selaku Inspektur Provinsi Banten dalam acara Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Banten (03/10/2018).

Sebelumnya, Kusmayadi memaparkan bahwa pungutan liar berdampak signifikan pada terjadinya ekonomi biaya tinggi, rusaknya tatanan masyarakat, menciptakan masalah sosial dan kesenjangan sosial, menghambat pembangunan, merugikan masyarakat dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

"Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efesien dan mampu menimbulkan efek jera", ujar Kusmayadi.

Atas permasalahaan di atas, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, atau disingkat dengan Saber Pungli. Saber pungli ini memiliki tugas melaksanakan pemberantasan pungli secara efektif dan efesien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil. Visinya adalah terwujudnya pelayanan publik pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang terbebas dari pungutan liar.

Dari visi sebagaimana di atas, Kusmayadi menjelaskan terdapat lima misi yang harus dilakukan, yaitu: pertama, membangun sistem pencegahan pemberantasan pungutan liar. Kedua, membangun sistem pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi dari Kementerian/Lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi. Ketiga, membangun dan mengidentifikasi budaya anti pungli pada tata pemerintahan dan masyarakat. Keempat, mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi/kegiatan pemberantasan pungutan liar. Dan kelima, meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik melalui transparansi dan standarisasi pelayanan, sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungutan liar.

Acara yang berlangsung di Aula Inspektorat Provinsi Banten tersebut dihadiri oleh anggota Saber Pungli Provinsi Banten, dimana sebagian besar anggota dari unsur Pemerintah Provinsi Banten merupakan ASN yang tergabung dalam Satuan Tugas Percepatan Berusaha Provinsi Banten. Hal ini disebabkan target dari saber pungli adalah pelayanan publik, terutama sektor pendapatan pajak dan retribusi daerah serta perizinan. Oleh karena itu, kegiatan ini juga dihadiri Tim Reformasi Birokrasi Instansional Reform Leader Academy Angkatan XIII Provinsi Banten dalam rangka pengayaan, koordinasi dan konsolidasi.

"Daerah rawan atau potensi untuk pungutan liar adalah pada unit-unit lingkup pemerintahan yang menangani pelayanan publik seperti pendapatan daerah seperti pajak dan retribusi daerah serta perizinan kepada masyarakat dan dunia usaha, seperti IMB, rekomendasi atas suatu perizinan, pelayanan KTP, dan akta kelahiran" jelas Kusmayadi.

Hal ini yang menjadi dasar kegiatan sosialisasi yang ditujukan kepada ASN Pemerintah Provinsi Banten. Diharapkan tidak ada ASN di Provinsi Banten terjerat hukum akibat melakukan pungutan liar atau terkena operasi tangkap tangan oleh Satgas Saber Pungli atau aparat hukum lainnya.

Adhy Kusumo Wibowo dan Kejaksaan Tinggi Banten yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa survei World Bank tentang kemudahan berusaha dalam berbisnis (ease of doing business) di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain. Walau mengalami kenaikan peringkat dari 106 ke peringkat 91 pada tahun 2016, Starting a Business Indonesia masih lama, yaitu 22 hari dibandingkan negara-negara OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) selama 8,3 hari. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi ini merupakan sebuah organisasi internasional dengan tiga puluh negara yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas.

"Bila dilihat dari cost-nya, Indonesia masih di angka 19,1%, untuk negara-negara Asia Pasifik 19% dan negara-negara OECD 3,1%. Lihat tahun 2015, untuk tingkat ASEAN, Indonesia pada peringkat 6 dimana lamanya waktu untuk memulai usaha tercatat 52,5 hari. Sedangkan Singapura 2,5 hari dan Malaysia 5,5 hari. Hal ini karena jumlah prosedur untuk memulai usaha di Indonesia sebanyak 10 prosedur, sedangkan Singapura dan Malaysia hanya 3 prosedur" ujar Adhy.

Adhy menjelaskan lebih lanjut bahwa faktor pemicu pungli antara lain birokrasi yang berbelit-belit, faktor ekonomi dimana penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup/tidak sebanding dengan tugas/jabatan, faktor budaya organisasi dimana kebiasaan yang berjalan terus menerus dan menjadi budata, terbatasnya sumber daya manusia, serta lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

Oleh karena itu, Adhy mengharapkan ke depan bahwa: pertama, irisan hukum administrasi negara dan hukum pidana harus dijadikan dasar APIP dikedepankan untuk menentukan kriteria yang memenuhi penyalahgunaan wewenang secara administrasi atau pidana. Kedua, aparatur hukum (kepolisian/kejaksaan/KPK) berwenang menyelidiki dan menyidik penyalahgunaan wewenang dalam tindakan administrasi karena terbukti ancaman, suap, dan tipuan yang bersifat muslihat untuk keuntungan tidak sah, sehingga dapat diperiksa, diselesaikan, dan diputus di Pengadilan Pidana. Ketiga, APIP diberikan kesempatan untuk menindaklanjuti laporan penyalahgunaan wewenang yang apabila laporan tersebut masuk ke Aparatur Hukum (Kepolisian/Kejaksaan/KPK) dapat disupervisi bersama. Keempat, APIP diperkuat struktur dan personalianya untuk memahami unsur melawan hukum perdata, administrasi negara, dan pidana dan penyelesaiannya menurut sistem hukum dan peraturan perundang-undangan.  Kelima, pelampauan wewenang dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi karena salah kira juga menjadi wewenang PTUN, yang diajukan badan/pejabat berwenang, sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 2014 dan penyelesaian ganti kerugian negara menurut Pasal 20 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 59 UU Nomor 1 Tahun 2004.
 
Dalam kesempatan ini pula terdapat pemaparan dari unsur kepolisian yang dihadiri oleh Atih Nursani Purwati selaku Irbidbin Itwasda Polda Banten. Dalam pemaparannya, Atih menyampaikan dasar hukum dari Saber Pungli di Provinsi Banten adalah adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih.

Atas aturan hukum tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Nomor 700/4277/SJ tanggal 11 November 2016 tentang Pembentukan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan berlandasan hal itu, maka terbitlah Keputusan Gubernur Banten Nomor 703.05/Kep.18-Huk/2017 tanggal 2 Februari 2017 tentang Pelaksanaan Operasi Pemberantasan Pungutan Liar.

"Agar pemberantasan pungli dapat dilakukan secara efektif dan efesien, Satgas Saber Pungli Provinsi Banten merekomendasikan pembentukan UPP di Kabupaten/Kota. UPP atau Unit Pemberantasan Pungli saat ini sudah terbentuk 9 unit, 1 UPP Provinsi Banten, 2 UPP di wilayah koordinasi Polda Metro Jaya, yaitu UPP Kota Tangerang an UPP Kota Tangerang Selatan. Sedangkan 6 UPP, yaitu UPP Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan UPP Kabupaten Lebak masuk dalam wilayah Polda Banten" tutup Atih.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pages