Satgas Percepatan Kemudahan Berusaha Jatim Harus Selaras Dengan Penerapan OSS


Pj Sekretaris Daerah Jawa Timur Dr. Ir. Jumadi, ME selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Kemudahan Berusaha Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa Jawa Timur harus membantu mewujudkan pernyataan Gubernur Jawa Timur yang berkeinginan untuk meningkatkan proses kemudahan perizinan di Jawa Timur cukup dengan satu klik.

"Jawa Timur harus membantu mewujudkan pernyataan Gubernur yang berkeinginan untuk meningkatkan proses kemudahan perizinan di Jawa Timur cukup dengan satu klik. Kemudian dengan semangat singkronisasi OSS perlu media optimalisasi tugas dan fungsi dari Satuan Tugas Percepatan Kemudahan Berusaha", tambah Jumadi.

Pesan Pj Sekda Jawa Timur tersebut disampaikan tatkala menerima audensi Tim Reformasi Birokrasi Instansional (RBI) dari peserta diklat Reform Leader Academy (RLA) Angkatan XIII yang terdiri atas Ir. Tiat Surtiati Suwardi, M.Si (Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal), Dr. Ir. Dyah Wahyu Ernawati, MA (Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi), dan Drs. Ahmad Handoko Hamdani, M.Kes (Kepala Bagian Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan) pada hari Senin (03/09/2018).

Audensi oleh Tim RBI RLA XIII dilanjutkan kepada Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur Ir. Aries, MM selaku Sekretaris Satuan Tugas Percepatan Kemudahan Berusaha Provinsi Jawa Timur. Dalam pertemuan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya siap mendukung proses percepatan kemudahan berusaha dengan optimalisasi Satgas. Optimalisasi Satgas tersebut dilakukan dengan cara berbagai kegiatan, antara lain:
  • Telah dicapai kesepakatan untuk mengidentifikasi keanggotaan Satgas beserta beban permasalahan masing-masing untuk dikelompokkan dan dibicarakan dengan asosiasi terkait;
  • Akan diselenggarakan forum atau rapat koordinasi untuk mengurai permasalahan yang ada;
  • Sekretaris Satgas siap mendukung sosialisasi dan kegiatan Tim RBI RLA XIII Provinsi Jawa Timur;
  • Akan dilakukan pembahasan dengan PTSP terkait dengan pembentukan cluster SKPD sesuai dengan bobot pemenuhan materi perizinannya sehingga dapat diupayakan kemudahan pada pemohon dengan maksimal (simplifikasi prosedur dengan perizinan di daerah).


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pages