Pj Gubernur Jawa Tengah Menemukan Masih Ada Kendala Implementasi OSS


Pj Gubernur Jawa Tengah Drs Syarifudin, MM pada hari Senin (03/09/2018) memimpin Rapat Pimpinan terkait Penerapan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission - OSS) sesuai dengan regulasi PP 24/2018. Rapim tersebut diikuti oleh SKPD yang memiliki kewenangan perizinan serta SKPD terkait seperti Diskominfo, Biro Hukum, dan Biro Perekonomian.

Hadir pula Tim Reformasi Birokrasi Instansional (RBI) Provinsi Banten yang merupakan peserta diklat Reform Leader Academy (RLA) Angkatan XIII, yaitu Drs. Muhamad Agung Hikmati, M.Si (Kepala Bidang e-Goverment), Heru Djatmika, S.Hut, M.SE (Kepala balai Perbenihan Tanaman Hutan), Riptieni Tri Lutiarsi, SKM, M.Si (Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan), dan Ammy Rita Manalu, S.Hut, M.Si (Kepala Bidang Pengelolaan sampah, Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH).

Hasil rapat pimpinan tersebut disimpulkan bahwa masih terdapat kendala dalam pelaksanaan OSS di Jateng, baik dari sisi kebijakan maupun teknis aplikasi. Kendala atau permasalahan tersebut antara lain:
  • Dari sisi kebijakan terkait dengan tidak adanya masa transisi PP 24/2018 serta dalam sistem OSS belum mengintegrasikan kewenangan penerbitan perizinan sebagaimana diatur dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta hingga saat ini belum semua K/L menetapkan NSPK sebagai dasar pemenuhan komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional. Akibatnya izin yang dimiliki oleh pelaku usaha melalui OSS belum dapat berlaku secara efektif karena belum terkoneksi dalam sistem OSS. Notifikasi pemenuhan komitmen dan pelaksanaan pengawasan (post audit) pun belum dapat dilaksanakan, khususnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  • Dari sisi teknis diketahui bahwa aplikasi-aplikasi terkait NSPK yang ada pada K/L serta aplikasi di daerah masih belum terintegrasi dengan OSS. Pengintegrasian sistem aplikasi dengan SiCantik Cloud sebagaimana surat Menteri Dalam Negeri Nomor 503/4033/SJ tanggal 28 Juni 2018 belum dapat sepenuhnya berhasil dilaksanakan karena terkait dengan kualitas SDM daerah serta aspek keamanan data dan kesiapan infrastruktur SICantik Cloud dalam memproses data layanan perizinan secara masif, serta masih belum optimalnya penggunaan SiCantik Cloud karena masih belum tersosialisasikan secara teknis di daerah.

Dari kendala-kendala diatas, maka Pemerintah Provinsi Jawa tengah menyusun rekomendasi beberapa hal, yaitu:
  • Mendorong penerbitan NSPK dari K/L yang terkait dan mengintegrasikannya dengan Sistem OSS;
  • Tersedianya fitur dalam OSS yang membagi kewenangan dalam proses pemenuhan komitmen;
  • Adanya pedoman terkait pemenuhan komitmen izin komersial/operasional yang masih dilakukan secara manual; serta
  • Mempercepat integrasi sistem perizinan, baik melalui SiMantra maupun SiCantik Cloud, di daerah.

Rekomendasi sebagaimana di atas segera disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dilakukan agar Kemenko memberikan petunjuk terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut. Pemprov Jateng juga akan berkoordinasi langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar mendorong dilakukannya rapat koordinasi di tingkat pusat dengan K/L terkait perizinan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Pasca rapim dengan Pj Gubernur Jateng, Tim RBI RLA XIII Provinsi Jateng melanjutkan pertemuan teknis dengan tim dari DPMPTSP Provinsi Jateng yang dipimpin langsung oleh Kepala DPMPTSP DR. Prasetyo Aribowo, M.Soc., SC untuk merumuskan hal-hal yang akan disampaikan kepada Kemenko Bidang Perekonomian.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pages