Persiapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional RLA XIII Di Banten


Sebagai tindak lanjut dari Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional, pada hari Senin (03/09/2018) peserta diklat Reform Leader Academy (RLA) Angkatan XIII asal Provinsi Banten yang terdiri atas Drs. Iwan Ardiansyah Sentono (Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan KB) dan Massaputro Delly TP., S.Sos, M.Si (Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah) menyampaikan dokumen rencana aksi tersebut kepada Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Ino S. Rawita.

Disela-sela kegiatan Seminar Rencana Proyek Perubahan Diklatpim Tk. II yang bertempat di BPSDM Provinsi Banten, Pj Sekda Banten tersebut menyampaikan bahwa rencana aksi ini bagus dan terus dilanjutkan bersama-sama dengan DPMPTSP Provinsi Banten.

"Hasil dari diklat silahkan laksanakan sesuai rencana aksi yang telah disusun dan segera laporkan perkembangan serta hasilnya nanti", ujar Ino.

Sebelumnya, Tim RLA XIII Provinsi Banten juga terlebih dahulu menyampaikan rencana aksi tersebut kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten, Wahyu Wardhana. Diterima di ruang rapat Kepala Dinas bersama-sama dengan Kepala Bidang Pelayanan, Deden  Indrawan dan Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal, Ikhsan Budiantara.

Kepala DPMPTSP Banten menyampaikan bahwa sebelum terbitnya Perpres 91/2017 yang mengatur kesatgasan, sebelumnya telah ada Task Force terkait perizinan dimana tugas dan fungsinya hampir sama dengan Satgas sekarang.

"Sebelum terbit Perpres 91/2017 yang mengatur pembentukan Satgas Percepatan Berusaha beserta tugas dan fungsinya, telah ada pembentukan Task Force Perizinan yang memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan Satgas, pembentukan task force ini diatur oleh BKPM", ujar Wahyu Wardhana.

Lebih lanjut disampaikan bahwa Banten sudah menerapkan OSS untuk perizinan yang diatur oleh PP 24/2018, sedangkan perizinan yang tidak diatur ke dalam OSS tetap menggunakan aplikasi SIPEKA yang telah dimiliki oleh Provinsi Banten. Untuk SIPEKA sendiri sudah berplatform androit sehingga untuk tanda tangan perizinan, Kepala DPMPTSP cukup menggunakan aplikasi tersebut secara e-signature.

Atas rencana aksi yang telah disusun oleh Tim RLA XIII Banten, perlu ditekankan pada penguatan satgas/pokja serta pemahaman SKPD tentang kemudahan berusaha serta perizinan.

"Dalam implementasi rencana aksi, perlu ditekankan kegiatan pada penguatan peran Satuan Tugas Percepatan Kemudahan Berusaha serta pemberian pemahaman kepada seluruh SKPD di Provinsi Banten akan pentingnya kemudahan berusaha dan perizinan yang cepat, hal ini berguna untuk meningkatkan investasi di Banten," tambah Wahyu.

Pada hari yang sama Tim RLA XIII Banten juga menyampaikan laporan off class kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Banten, Endrawati. Hal ini perlu dilakukan karena kepesertaan RLA XIII juga atas usulan BPSDM Provinsi Banten.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pages