Perlu Pengaturan Regulasi Daerah Pasca Terbitnya PP 24/2018


Dalam rangka Pemetaan Perubahan Regulasi Daerah pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, pada hari Kamis (06/09/2018) diselenggarakan Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh terkait perizinan dan DPMPTSP Kabupaten/Kota seluruh Aceh.

Dalam pengarahannya, J.S Meyer Siburian selaku Direktur Kerjasama Pembinaan Teknis Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Daerah menyampaikan bahwa Satuan Tugas Percepatan Kemudahan Berusaha harus aktif dan bekerja secara rutin untuk melakukan pengawalan terkait proses perizinan.

"Perlu adanya kesamaan persepsi atau pandangan terkait implementasi OSS, oleh karena itu Satgas harus diaktifkan. Satgas harus bekerja secara rutin melakukan pengawalan dan melakukan rapat rutin", ujar Meyer.

Terkait permasalahan yangg dihadapi dalam implementasi OSS, Kepala Biro Hukum Setda Aceh Amrizal J. Prang menyarankan agar Pemerintah Provinsi Aceh bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se Aceh meminta kepada Pemerintah Pusat untuk membuat suatu Peraturan Kebijakan (SE) agar dapat memberikan waktu dalam menjalankan PP 24/2018 pada masa transisi,  sehingga  proses perizinan secara manual bisa dijalankan. Sementara itu, kesiapan sarana prasarana untuk menjalankan OSS terus dikembangkan.

Pada kesempatan tersebut, para peserta juga menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, antara lain bahwa pasca pemberlakuan perizinan berusaha melalui OSS pengurusan izin dirasakan semakin sulit, serta tidak adanya ketentuan peralihan dalam PP 24/2018, padahal Kabupaten/Kota masih kekurangan sarana prasarana dan SDM untuk implementasi OSS.

Berikut kesimpulan dan rekomendasi Rapat Koordinasi Deregulasi Penanaman Modal Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh:

Pertama, Gubernur dan Bupati/Walikota belum sepenuhnya melakukan pelimpahan pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penamaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk itu diharapkan segera melimpahkan pendelegasian seluruh kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada DPMPTSP sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Kedua, Regulasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota belum disesuaikan dengan NSPK terbaru pasca PP 24/2018. Untuk itu, perlu segera dilakukan identifikasi perubahan Qanun dan Peraturan Bupati/Walikota, penyesuaian kembali SOP dan SP Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan NSPK Kementerian/Lembaga yang telah terbit pasca PP 24/2018. Beberapa NSPK yang telah terbit yaitu Pertanian, Pekerjaan Umum, Ketenagakerjaan, Kesehatan, Keuangan, Pendidikan dan Kebudayaan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BKPM, Perdagangan, dan Agraria dan Tata Ruang. 

Ketiga, Provinsi dan Kabupaten/Kota masih mengalami hambatan dalam implementasi OSS baik aspek sumberdaya manusia, jaringan internet, dan server OSS yang belum sempurna, sehingga pemprosesan izin melalui OSS banyak yang tidak dilakukan verifikasi oleh Dinas. Selain itu, banyak pengusaha yang belum dapat melakukan registrasi melalui OSS. Untuk itu, perlu segera dilakukan sosialisasi kepada pengusaha, dan pihak-pihak lain seperti perbankan, asosiasi pelaku usaha, notaris, dan instansi pemerintah.

Keempat, Implementasi OSS masih di Kemenkoperekonomian, staf BKPM ikut diperbantukan di Kemenkoperekonomian. BKPM menyarankan perlu penyampaian secara tertulis kepada Kemenkoperekonomian terkait kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan OSS.

Kelima, Provinsi dan Kabupaten/Kota khawatir mengenai keabsahan izin manual yang telah diterbitkan pasca OSS. Menyikapi keluhan daerah Kemendagri akan merumuskan peraturan kebijakan dalam bentuk Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait dengan hambatan implementasi OSS di daerah dengan meminta jeda waktu sehingga tidak menimbulkan konsekuensi pelanggaran perbuatan hukum administrasi dalam penerbitan izin yang masih dilakukan secara manual. Selain itu, Kemendagri akan membuat MoU dengan APH terkait dengan keabsahan penerbitan izin manual yang telah diterbitkan pasca terbitnya PP 24/2018 pada tanggal 21 Juni 2018.

Keenam, Pengusaha mengharapkan dilibatkan penuh dalam setiap perumusan peraturan dan kebijakan yang terkait dengan investasi.

Hadir pula Erma Wahyuni, SH. M.Si (Biro Hukum Kemendagri) untuk memperkuat tindak lanjut pembenahan regulasi daerah pasca terbitnya PP 24/2018. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi salah satu bagian rencana aksi dari Reformasi Birokrasi Instansional (RBI) Pemerintah Aceh dari peserta diklat Reform Leader Academy (RLA) Angkatan XIII.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pages