Perlu Optimalisasi Satgas Percepatan Kemudahan Berusaha Dalam Penetrasi OSS


Dalam rangka implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) yang dilakukan oleh peserta diklat Reform Leader Academy (RLA) Angkatan XIII, maka perlu pemahaman dan informasi lebih mendalam terkait penerapan OSS, permasalahan-permasalahan dan rencana aksi solusi yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai pemegang regulasi OSS tersebut.

Tim RBN RLA XIII yang terdiri atas Ir. Raden Setyadi Aris Handoyo, MA (Kepala Bidang Penyuluhan dan Pelayanan Hubungan Masyarakat - Kanwil DJP Wajib Pajak Besar), Ir. Tarmizi, M.Si (Kepala kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon), Afrida Wirjadini, S.Sos (Kasubdit Jasa Perdagangan dan Pariwisata - BKPM), Ir. Amri Zuhdi (Kasubdit Kerjasama Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal daerah - BKPM), serta Dr. Ir. Dyah Wahyu Ernawati, MA (Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi - Pemerintah Provinsi Jawa Timur) melakukan konsultasi lanjutan kepada jajaran Kemenko Perekonomian.

Bertempat di salah satu ruang rapat Kemenko Perekonomian di Jakarta (04/09/2018), Tim diterima oleh Ir. Lestari Indah, M.M selaku Staf Ahli Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Ratih selaku Tim Doing Business Indonesia.

Titik berat dalam kunjungan kali adalah peran dan fungsi Satuan Tugas Percepatan Kemudahan Berusaha sebagaimana diamanatkan Perpres 91/2017.  Disadari bahwa peran Satgas belum terlalu efektif menjembatani SKPD dengan PTSP. 

"Seharusnya bila terjadi sesuatu hambatan harus disampaikan kepada SKPD atau sebaliknya. Sering informasi izin yang telah dikeluarkan tidak tersampaikan kembali kepada SKPD teknis, sharing data diperlukan antara PTSP, Satgas dan SKPD. Hal ini untuk mengantisipasi bila muncul permasalahan, seperti adanya penyalahgunakan izin yang telah diberikan. Permasalahan lain yaitu masih adanya fragmentasi antar lembaga", ujar Lestari.

Perlu adanya indikator atau alat ukur untuk melihat efektivitas peran dan fungsi satgas tersebut, seperti target realisasi investasi daerah dan efektivitas dalam melakukan pengawasn dan pengendalian.

"Efektifitas Satgas perlu diukur. Optimalisasi Satgas diarahkan untuk realisasi investasi di daerah, apakah target tercapai dan ada peningkatan investasi daerah. Kunci sukses dari optimalisasi Satgas terletak pada keseriusan Pimpinan Daerah, dalam hal ini Sekretaris Daerah selaku Ketua Satgas. Perlu dipikirkan Satgas bersifat operasional serta peran pengawasan dan pengendalian dapat efektif dilakukan. Pemanfaatan kelompok kerja (pokja) di masing-masing sektor perlu dioptimalkan juga, dimana dapat menjembatani antara PTSP dengan Satgas", lanjut Lestari

"Kenapa Satgas belum efektif? PTSP harus follow-up dan berkomunikasi dengan SKPD Teknis terkait komitmen perizinan yang telah dikeluarkan OSS, di daerah berbeda-beda. Komunikasi ini ada yang cepat, dan ada yang menggunakan IT, tetapi ada juga yang prosesnya lambat. Nah, peran Satgas disini mengawasi pelaksanaan komitmen perizinan", tambah Staf Ahli Komenko tersebut.

Terkait Help Desk, help desk merupakan protokol komunikasi, berbeda dengan sistem teknologi terkait perizinan, walau masuk dalam sistem OSS tetapi yang menangani berbeda. 

"Perizinan yang telah dikeluarkan oleh OSS akan dishare ke daerah, peran pengawasan dan pengendalian sangat diperlukan terhadap izin tersebut oleh daerah. Pengawasan dan pengendalian ini menggunakan data base yang telah dihimpun pada saat mengajukan izin. Help desk yang dipegang oleh PTSP dan Satgas dapat saling mengisi", demikian penjelasan lebih lanjut oleh Lestari.

Kemudian, masih munculnya kendala dalam penerapan OSS di daerah diakui karena ini merupakan regulasi baru, perlu penyesuaian dan perbaikan setiap waktu. Seharusnya saat OSS diluncurkan, data base perizinan sudah terhimpun dari hulu hingga ke hilir di dalam data base OSS, kenyataannya data base dalam proses perizinan masih belum terintegrasi. 

"Memang saat ini belum (keberadaan data base), masih pada masing-masing kementerian, diharapkan kedepan sudah harus satu portal, satu nomor, satu format. Seperti izin lokasi masih diproses di daerah yang menggunakan web form", aku Lestari.

Dalam diskusi terkait penilaian EoDB, diakui bahwa pemerintah masih mengalami kendala dalam implementasi. Banyak regulasi telah dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi implementasinya masih dianggap kurang oleh user sehingga penilaian yang dilakukan oleh tim EoDB menjadi kurang lengkap dalam hal pembuktian (data dukung). Misal terkait SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan), sektor perpajakan sudah tidak dikenal lagi untuk NPWP, tetapi pihak perbankan masih menggunakan/mempersyaratkannya. Seharusnya bila perpajakan sudah tidak digunakan, seluruhnya juga tidak.

Keberadaan OSS diharapkan berdampak besar terhadap penilaian EoDB, terkait waktu, presedur, biaya. Ada beberapa pendapat bahwa ada resiko tatkala OSS lamban, sehingga memunculkan karut marut baru.

"Sebenarnya ini hanya persepsi orang yang sulit mengikuti perubahan yang dilakukan. Setelah diberikan penjelasan oleh kami, baru mereka mengerti perubahan yang dilakukan untuk perbaikan", bantah Lestari.

Lestari juga menjelaskan bahwa hal ini perlu dilakukan manajemen perubahan, perlu unsur pemaksanaan dalam perubahan tersebut, walaupun muncul resistensi. Perlu waktu untuk memaksa perubahan yang dilakukan. Perlu kesiapan manajemen perubahan, termasuk regulasi yang mengatur proses manual (tradisonal) ke arah penggunaan informasi teknologi. Seperti pertemuan tatap muka, penggunaan cetak kertas/fisik, dan tanda tangan basah, ke arah pertemuan tatap muka secara online, paper-less, e-signature, dan lain sebagainya.

"Mengukur keberhasilan OSS dalam mendorong starting a business di lapangan adalah memastikan tidak ada kendala di daerah selain sudah terintegrasinya portal perizinan, seperti SIUP, TDP, BPJS, NPWP dengan AHU Online. Kemudahan pelaku usaha dan tidak ada dualisme sistem perizinan di daerah. Diharapkan semua pihak bahu membahu untuk kemudahan pelaku usaha dan OSS berjalan lancar. Walaupun penilaian EoDB hanya Jakarta Surabaya, tetapi diharapkan regulasi kemudahan berusaha dapat diterapkan di seluruh daerah", tambah Ratih.

Tujuan utama Pemerintah adalah tingkat efektivitas reformasi birokrasi yang diterapkan dan sejauhmana  keberhasilan reformasi birokrasi nasional yang dilakukan.

"Dalam mengukur tujuan besar doing business adalah efektivitas, efektivitas reformasi birokrasi yang dilakukan sangat penting, peringkat adalah bonus. Tujuan utama adalah reformasi birokrasi nasional", tutup Staf Ahli Komenko Perekonomian.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pages