Perlu Audit Sistem Akibat Ketidakstabilan OSS



Komisi Pemberantas Korupsi merekomendasikan perlunya audit sistem penyebab tidak stabilnya sistem OSS, demikian yang disampaikan oleh Wuryono Prakoso selaku Kasatgas Wilayah IV Korsupgah KPK pada acara Rapat Asistensi Dan Supervisi Penyelenggaraan PTSP se-Provinsi Banten (06/09/2018).

"Kemenko Perekonomian agar menugaskan Kemenkominfo melakukan audit sistem penyebab tidak stabilnya sistem OSS, kemudia mencari solusi agar OSS berjalan dengan stabil dan baik", ujar Wuryono.

Dalam acara yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Provinsi Banten di salah satu hotel di Cilegon, Wuryono juga merekomendasikan agar Kemenko Perekonomian bersama BKPM segera mengeluarkan pedoman tentang tahapan implementasi OSS, sebagai panduan bagi K/L/D dalam memepersiapkan implementasi OSS di pusat dan daerah. Selain itu juga diharapkan Kemenko Perekonomian melakukan percepatan pelaksanaan workshop aplikasi SiCantik Cloud yang menjadi penghubung (hub) antara aplikasi perizinan daerah dengan OSS. Data per 31 Agustus 2018, hanya 126 Pemerintah Daerah yang sudah melaksanakan workshop SiCantik.

"Rekomendasi di atas diperoleh dari beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi PTSP di daerah khususnya terkait penyelenggaraan perizinan berusaha melalui OSS" jelas Wuryono.

Dalam penjelasan lebih lanjut, Wuryono menyampaikan hambatan dan kendala tersebut antara lain, pertama, kurangnya koordinasi yang baik antara Kemenko Perekonomian (selaku pengampu OSS)  dengan  BKPM (selaku PTSP nasional dan pelaksana OSS selanjutnya) saat implementasi OSS. Kedua, belum adanya time line yang jelas mengenai tahapan impelementasi perizinan berusaha melalui OSS (dalam PP24/2018 tidak ada aturan peralihan yang mengatur secara jelas) sehingga daerah tidak memiliki gambaran utuh tentang penyelenggaraan perizinan melalui OSS. Ketiga, belum seluruh K/L menerbitkan NSPK sektor yang akan dijadikan acuan bagi daerah untuk melakukan revisi perkada ttg SOP perizinan berusaha. Keempat, belum stabilnya sistem OSS, sehingga pemohon dan DPMPTSP daerah kesulitan untuk mengakses OSS.

Dalam kesempatan ini pula, Sugiarto selaku Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan OSS sebagai implementasi PP 24/2018. Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan beberapa ketentuan untuk memperkuat peran PTSP di daerah. Seperti Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Daerah, dan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lampiran Point. V No, 22).

"Peran PTSP Dalam Implementasi OSS sangat penting, yaitu: Pertama, PTSP memberikan perbantuan/pendampingan kepada pemohon yang ingin mendaftar melalui OSS, sampai mendapatkan NIB. Kedua, PTSP melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap komitmen pemohon dalam proses izin usaha dan izin komersial/operasional. Ketiga, PTSP melakukan koordinasi dengan Tim Teknis terkait komitmen pemohon melalui OSS, apabila sudah terbit rekomendasi dari PD teknis, PTSP memberikan ceklis. Keempat, apabila koordinasi dengan PD teknis belum online, maka dapat dilakukan dengan cara manual sampai sistem dapat digunakan secara online. Kelima, untuk izin yang tidak tertuang dalam PP 24/2018, PTSP melakukan  proses perizinan tidak melalui sistem OSS" urai
Sugiarto.

Sugiarto menjelaskan lebih lanjut, implementasi OSS perlu dukungan pemerintah daerah berupa menetapkan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah mengenai perizinan dengan mengikuti ketentuan PP Nomor 24 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri/Kepala mengenai NSPK Pelaksanaan OSS Perizinan Sektor dan mencabut ketentuan yang lama yang tidak sesuai dengan bisnis proses OSS. Kemudian mengfungsikan PTSP Daerah untuk memberikan fasilitasi layanan infromasi dan layanan berbantuan OSS.

Dukungan lainnya adalah peningkatan fungsi ASN Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah dalam percepatan layanan pemenuhan komitmen Pelaku Usaha dan pengawasan pelaksanaan Perizinan dan peningkatan pengawasan terhadap ASN dalam rangka pelaksanaan OSS.

Kegiatan yang dihadiri oleh Tim Reformasi Birokrasi Instansional (RBI) Reform Leader Academy (RLA) XIII dari Provinsi Banten diharapkan dapat memperkaya rekomendasi RBI yang disusun untuk mengoptimalkan peran Satuan Tugas Percepatan Berusaha, sebagaimana amanat Sugiarto bahwa Peranan Satgas dalam Pengawalan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS adalah untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan, dan pengembangan sistem online dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha dan percepatan dan penyelesaian hambatan Perizinan Berusaha di daerah provinsi, kabupaten/kota.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pages