Peran Satgas Percepatan Kemudahan Berusaha Harus Dioptimalkan


Peran satuan Tugas Percepatan kemudahan Berusaha di Provinsi banten harus lebih dioptimalkan dalam rangka percepatan kemudahan berusaha di Banten. Demikian disampaikan oleh Gubernur Banten dalam sambutannya pada kegiatan Rapat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten/Kota oleh Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Bidang Pelayanan Publik (Perizinan) yang dibacakan oleh M. Yusuf, Staf Ahli Gubernur Banten Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan.

"Kerja satuan tugas ini harus lebih dimaksimalkan, dioptimalkan. Apalagi saat ini telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (oss).  Mari kita bersama-sama untuk banten yang lebih baik, kerja kita prestasi bersama sebagaimana tema hari ulang tahun banten ke-18 tahun 2018" ujar Yusuf.

Dalam sambutan Gubernur disampaikan pula bahwa pelayanan publik khususnya perizinan di Banten masih kurang memuaskan, hal ini di dasari oleh data Asia Competitiveness Institute (ACI)—Pusat Penelitian di Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP), National University of Singapore (NUS), Banten berada di peringkat 17 dari 34 provinsi di Indonesia dalam hal kemudahan berbisnis. Kemudian hasil evaluasi pelayanan publik pada DPMPTSP Banten pun masih menempatkan perolehan nilai B- (B minus). Yusuf menjelaskan bahwa penilaian ini tidak serta merta hanya berada di DPMPTSP Banten saja tetapi melibatkan seluruh SKPD lain yang terkait dengan perizinan, termasuk kabupaten/kota. Oleh karena itu, peran satgaslah yang harus berjalan.

"Keputusan Gubernur Banten Nomor 570.05/Kep.23-Huk/2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Banten telah ada, artinya implementasi Online Single Submission (OSS) dan optimalisasi satuan tugas percepatan kemudahan berusaha di provinsi banten harus lebih optimal" tambah Yusuf pada kegiatan yang dilaksanakan di salah satu hotel di Tangerang tersebut.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Tim Birokrasi Reformasi Instansional (RBI) Reform Leader Academy (RLA) XIII Provinsi Banten bekerja sama dengan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten dihadiri pula oleh pejabat Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 

Astriani Mukti, Kepala Seksi Wilayah I Subdit Fasilitasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa sudah menjadi tugas dan fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, salah satu urusan tersebut adalah pelayanan publik.

"Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat memiliki kewenangan atributif, yaitu melaksanakan urusan pemerintahan umum, menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, serta menjalankan fungsi koordinator dan integrator instansi vertikal. Selain itu, terdapat pula kewenangan delegatif, yaitu membina dan mengendalikan urusan-urusan pemerintahan dalam konteks dekonsentrasi dan tugas pembantuan", ujar Astriani.

Dasar hukum dari peran dan tugas Gubernur di atas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang  Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

"Salah satu tujuan dari penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagai wujud pelaksanaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat adalah untuk menjamin terselenggaranya urusan pemerintahan di daerah. Sekaligus memperkuat hubungan pusat dan daerah dalam rangka memperkokoh NKRI, mengingat kondisi geografis negara Indonesia yang sangat luas dengan keanekaragaman budaya dan kearifan lokal" tambah Win Untoro, Kepala Seksi Dekonsentrasi yang ikut menghadiri kegiatan tersebut.

Dalam penjelasan terkait implementasi OSS, Dyah Wahyu Purbandari, Kepala Bidang Peningkatan Daya Saing Pelaku Usaha Logistik/Tim OSS Kemenko Bidang Perekonomian menyampaikan bahwa OSS adalah new regime dan new fashion, dimana sepenuhnya menggunakan tekhnologi informasi.

"OSS adalah new regime dan new fashion, 100% IT Based. Oleh karena itu perlu perubahan mindset terkait penerapan perizinan pasca PP 24/2018", ujar Dyah.

Alumni RLA IV ini memberikan resume bahwa: pertama, OSS melayani perizinan untuk semua jenis dan klasifikasi kegiatan usaha PMA, PMDN, Usaha Besar, UMKN, Perseorangan, CV, Firma dan lain sebagainya. Kedua, setiap perusahaan wajib memiliki NIB (1 perusahaan – 1 NIB), dalam 1 NIB bisa mencakup lebih dari 1 KBLI (jenis kegiatan usaha). Ketiga, Izin Usaha diterbitkan untuk setiap sektor dengan format standard namun berbeda nomenklatur izin dan QR Code dibaca dengan scanner khusus yang dapat di download di laman OSS. Keempat, untuk registrasi wajib dilakukan dengan NIK/Paspor dari penanggungjawab perusahaan yang tercantum dalam akta perusahaan. Kelima, 1 user-id dan password dapat digunakan untuk memproses perizinan LEBIH dari 1 perusahaan. Keenam, penetapan komitmen – Self Declaration – merupakan post Audit

"Membaca lampiran PP 24/2018 khususnya kolom 4 tentang Jenis Izin, Izin Usaha dibaca sebagai jenis Izin Usaha atau juga izin lain dalam rangka mendapatkan Izin Usaha, dan Izin Komersial dibaca sebagai izin/standard yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan operasi atau komersial" tutup Dyah.

Sebelumnya Dyah juga menyampaikan, mengingat keterbatasan SDM pada Kemenko diharapkan bila masih ada beberapa hal kurang jelas tentang OSS dapat melihat tanya jawab seputar OSS pada laman OSS.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pages