OSS Merubah Bisnis Proses Prilaku, Perlu Kehati-hatian Dalam Penyusunan NSPKnya


Dalam rangka penyamaan persepsi implementasi Online Single Submission (OSS), DPMPTSP se-Jawa melakukan pertemuan dengan Pejabat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Mal Pelayanan Publik Jakarta (14/09/2018). Acara ini diinisiasi oleh DPMPTSP DKI Jakarta untuk memberikan pemahaman yang sama dan sebagai upaya memperbaiki pelaksanaan OSS. 

"Acara ini ingin menyamakan persepsi pelaksanaan OSS, terkait teknis ada sebagian mengerti ada sebagian juga belum memahami", ujar Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, Prasetyo mewakili daerah-daerah lain yang hadir dalam ruang rapat.

Selanjutnya Prasetyo menyampaikan beberapa pertanyaan dari berbagai daerah, khususnya wilayah Jawa, yaitu:
  1. NSPK sebagai syarat pemenuhan komitmen belum  semuanya disusun oleh K/L, masih terputus dalam proses izin karena belum ada NSPK;
  2. NSPK yang sudah terbit pun belum terintegrasi dengan OSS sehingga tidak operasional;
  3. SOP Pelayanan perizinan (pemenuhan komitmen) belum ada (dalam web form) seperti batas waktu;
  4. Belum ada pembagian kewenangan dalam sistem OSS untuk  pengawasan  dan pemenuhan komitmen khususnya Provinsi sehingga proses notifikasi pemenuhan komitmen belum dapat  ditindaklanjuti, sudah di dorong membentuk satgas tapi belum memahami tugas dan wewenangnya dalam pemenuhan komitmen;
  5. Belum adanya petunjuk teknis (juknis) pengisian user manual yang lebih rinci untuk notifikasi pemenuhan komitmen dalam web form/com protocol bagi daerah (petugas PTSP);
  6. K/L yang memiliki aplikasi sendiri untuk pemenuhan komitmen (tidak hanya Si Cantik Cloud) sehingga Daerah sulit untuk menerapkan SIMBG, SIMKADA, Elic Binfar (Kemkes), dalam pemenuhan komitmen daerah belum terintegrasi dengan OSS;
  7. Sistem aplikasi izin di daerah belum terkoneksi dengan OSS;
  8. Pemohon tidak mencentang komitmen padahal seharusnya secara teknis wajib dipenuhi sehingga otomatis izin usaha akan efektif;
  9. Fitur notifikasi berdasarkan kewenangan berupa pemenuhan persyaratan berdasarkan NSPK  Izin Usaha belum tersedia, hal ini dimungkinkan terjadi Izin Usaha terbit efektif karena pemenuhan izin dasar;
  10. Produk yang dikeluarkan OSS belum dikenal oleh masyarakat luas (Ex: Sudah ada NIB tetapi Bank masih meminta TDP, Nomor Induk Kepabeanan, API-P/U);
  11. Belum ada kejelasan terkait  dengan peran Satgas dalam pengendalian dan  pengawasan OSS (Com Protocol belum beroperasi sama sekali);
  12. K/L masih menerbitkan Surat Edaran perihal pemenuhan komitmen Izin Komersial dilakukan secara manual di luar ketentuan OSS, seperti Kemenaker dan KKP;
  13. Format Izin Usaha dan Izin Komersial yang belum efektif dan yang sudah efektif tidak terlihat jelas perbedaannya;
  14. Belum adanya ketegasan untuk pemenuhan komitmen Izin Komersial yang menjadi kewenangannya daerah (Ex: SIPI);
  15. Rekap data perusahaan yang izinnya diterbitkan melalui OSS belum tersedia;
  16. Untuk  Sektor  Perhubungan  dan Peternakan  perizinan  OSS  hanya  sampai NIB saja, tahapan selanjutnya belum bisa karena belum difasilitasi sampai ke proses perizinan berikutnya;
  17. Naskah Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasioanl tidak menyebutkan hak dan kewajiban bagi pemohon;
  18. Apakah Izin Lingkungan untuk persyaratan yang izinnya tidak masuk dalam lampiran PP 24 Tahun 2018 tetap diproses melalui OSS?
  19. Apakah Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Prov Banten dan Kepgub Tentang SOP Perizinan dan Non perizinan di Provinsi Banten harus dicabut dan diganti sesuai dengan amanat PP 24 Tahun 2018 Pasal 89 ayat (1);
  20. Istilah melalui OSS menimbulkan keraguan, apakah daerah masih berwenang mengeluarkan izin manual?

Pejabat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dihadiri oleh Elen Setiadi, SH, SE, Staf Ahli Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum dan Keamanan didampingi oleh Muhasik dan Nanda menyampaikan pandangannya terkait pertanyaan-pertanyaan di atas secara umum tidak satu persatu karena secara prinsip satu pertanyaan akan berkaitan dengan pertanyaan lainnya.

"Ada 20 sektor dalam OSS hingga saat masih 80% selesai NSPK. OSS merubah bisnis proses secara drastis yang sangat sulit adalah policy sudah ada tapi teknis masih ada hambatan, terutama di K/L" ujar Elen sebagai pembuka penjelasannya.

Elen menguraikan lebih lanjut bahwa PP 24/2018 mengatur bila NSPK belum ada, sepanjang NSPK lama tidak bertentangan dengan PP tersebut maka dapat digunakan. Diharapkan NSPK selesai bulan ini semua (September). Persoalan di atas masih dapat diselesaikan dengan regulasi yang ada. Salah satu sebab NSPK terkesan lambat karena K/L perlu kehati-hatian dalam simplikasi aturan perizinan, karena merubah bisnis prosesnya juga. Seperti yang dialami oleh Kementerian Perhubungan.

"Pada Kementerian perhubungan, selain simplikasi tapi merubah proses bisnis, seperti merubah empat UU menjadi satu. Awalnya Menteri Perhubungan mengamanatkan untuk simplikasi izin sekaligus dimana menyatukan dalam satu NSPK empat, yaitu sektor, darat, laut, udara dan perkeretaapian", urai Elen.

Perubahan proses bisnis dan siplikasi perizinan perlu kehati-hatian, regulasi yang diambil haruslah tepat karena akan mentranformasi secara besar-besaran.

"Sebagai contoh: dalam membangun pelabuhan diperlukan lima step, yaitu terlebih dahulu izin badan usaha, kemudian izin lokasi, izin membangun, izin operasional, dan terakhir izin-izin lain dalam pelabuhan. Keempat izin ini ingin digabungan cukup dengan satu izin yaitu izin pembangunan dan operasional pelabuhan. Hal inilah yang memerlukan kehati-hatian dalam mentransformasinya" jelas Elen lebih lanjut.

Selanjutnya dijelaskan pula seperti halnya KKP, yang tersisa adalah perikanan tangkap sedangkan lainnya sudah selesai. Pertama kali perlu dilihat proses bisnis mana yg termasuk wilayah usaha tangkap. Begitu OSS diterapkan, ternyata terdapat izin yang sama dalam satu KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) di beberapa K/L. Selama ini tidak terlihat, seperti izin impor bahan baku industri ikan ada di KKP, padahal terkait industri seharusnya ada di perindustrian. Jelas ada perbedaan kewenangan. Bila import untuk industri maka menjadi kewengan perindustrian, sedangkan bila import untuk UKM atau perorangan maka kewenangan milik KKP. Hal ini yg perlu diselaraskan. Jangan sampai izin yang diajukan dalam satu KBLI ditangani oleh dua kementerian atau lebih.

Kemudian pada Kementerian Tenaga Kerja, terkait tenaga kerja asing. Kemenaker sudah siap mengimplementasi sistem Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA). Sedangkan PPTKA tidak berjalan selama Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) belum selesai di Imigrasi, baik yang di Indonesia maupun di luar negeri (kedutaan). Seharusnya PPTKA selesai pada saat mereka masih di luar negeri, masuk ke Indonesia tinggal stempel. Seperti OSS selesai datang ke daerah tinggal menunjukkan. Penerapanan SIMKIM disatu sisi erat hubungannya dengan Kementerian Luar Negeri karena SIMKIM akan berada pada kedutaan atau perwakilan Indonesia di luar negeri. Hal ini yang perlu diintegrasikan, sementara Kementerian Luar Negeri belum siap masih minta waktu hingga Oktober 2018.

Berkaitan dengan NSPK yang belum terintegrasi dengan OSS sehingga tidak operasional, kejadian dalam aplikasi tatkala melakukan isian justru nge-lock. Muhasik menjelaskan bahwa saat ini tidak semua instansi memilliki sistem/aplikasi dengan NSPKnya seperti SIMBG. Idealnya OSS sudah terkoneksi dengan seluruh K/L. Seperti masalah perdagangan, sistem informasi perizinan terpadu (SIMPT) dan Inatrade masih bersifat manual dengan menyerahkan TDP, dan lain sebagainya, padalah OSS cukup NIB.

"Saat ini data NSPK masih dilakukan mapping, sebagai contoh, izin impor dalam sistem OSS melihat ini sebagai kewenangan pusat, maka data izin yang masuk tersebut akan di sharing kepada K/L bersangkutan. Bila K/L tidak siap dengan sistem, maka dipergunakan web form sehingga petugas K/L akan melakukan login ke dalam OSS untuk melihat tanggung jawab dan kewenangannya" ujar Muhasik.

Muhasik memberikan gambaran lain bahwa seperti halnya di daerah, izin mendirikan rumah sakit akan disesuaikan dengan tipenya (tipe A untuk Pemerintah Pusat, tipe B untuk Provinsi dan tipe C Kabupaten/Kota). Sehingga tatkala pelaku usaha memilih izin rumah sakit tipe B, sebagai contoh, maka web form langsung terkoneksi dengan PTSP Provinsi. Penyelesaiannya izin tersebut ada dua cara, pertama, pelaku usahanya yang aktif, atau kedua, PTSP/Satgas yang menghubungi dalam rangka pemenuhan komitmen bagi pelaku usaha.

"Permasalahan mapping belum selesai, hanya izin usaha, izin komersial dan izin lokasi yang selesai. Izin lokasi pun saat ini sedang diintegrasikan dengan sistem di kantor pertanahan (BPN/ATR). Perkembangannya yang terjadi saat ini K/L masih melakukan perubahan-perubahan elemen dalam integrasi sistem. Saat ini pedoman integrasi sudah masuk ke versi 3, masih dimungkinkan versi-versi selanjutnya" tambah Muhasik.

Dari penjelasan di atas, Elen menambahkan bahwa pemetaan sudah hampir selesai, seperti pada kementerian perhubungan di atas. Ke depan diharapkan ketika orang memiliki izin rumah sakit, misalnya. Dalam izin usaha komitmen tersebut sudah mengetahui persyaratan apa, kemana dia pergi, harus menyelesaikan berapa lama, elemen-elemen ini harus sudah muncul. Saat ini belum ada, diharapkan perbaikan sistem kedepan sudah mencantukmkan hal-hal tersebut. Contoh lain, begitu izin lokasi di Jakarta sudah ada, pelaku usaha sudah harus menyelesaikan ke Pemda DKI dalam jangka waktu tertentu, kemudian harus memenuhi syarat-syarat lain sebagiamana petunjuk teknis dalam jangka waktu tertentu pula berikut dengan syarat-syarat yang sudah tercantum.

Batasan waktu pemenuhan komitmen pada izin komersial yang telah dikeluarkan oleh OSS akan dituangkan dalam NSPK. Batasan waktu ini tidak bisa distandarkan oleh OSS karena disesuaikan dengan jenis atau variasi izin komersialnya.

Terkait kewenangan Satgas, dalam rapat ini dijelaskan bahwa OSS sudah menyalurkan ke PTSP setempat sharing datanya, selanjutnya PTSP yang mendistribusikan ke SKPD teknis, PTSP sebagai hub/portal. SKPD teknis yang melakukan pengawasan dan pengendalian pemenuhan komitmen, PTSP sebagai portal di daerah. PTSP boleh memiliki akun sebanyak-banyaknya disesuaikan dengan izin yang masuk untuk disalurkan kepada SKPD teknis. Optimalisasi Satgas dengan ketua harian Inspektur Daerah, seharusnya memiliki peran lebih maksimal.

Untuk permasalahan belum adanya petunjuk teknis user secara terinci atau tutorial untuk notifikasi yang ada di PTSP (petugas PTSP), sedangkan untuk pelaku usaha/pemohon sudah terinci, akan dilakukan perbaikan secepatnya. Ke depan akan dibuat tutorial lengkap baik bagi pelaku usaha (pemohon) maupun petugas PTSP sebagai pengolah data.

Staf  Ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut menekankan kembali bahwa OSS merubah bisnis proses prilaku, tidak hanya prosesnya sudah online tetapi prilaku masih manual. Makanya dalam merubah prilaku ini harus dipaksanakan. Pada saat penerapan OSS, banyak hal-hal di luar ekspektasi awal. Selama ini kita percaya pada elemen pokok OSS. Ada tiga elemen pokok tersebut, yaitu Nomor Induk Kependudukan - NIK (Dukcapil/Kemendagri), Administrasi Badan Usaha (AHU - Administrasi Hukum Umum/Kemenkumham), dan NPWP (Pajak/Kemenkeu). Ekspektasi awal dianggap sudah selesai, ternyata masih ditemukan ketidakvalidan. Permasalahan ini mendorong agar ketiga hal tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri, harus terintegrasi. Butuh waktu dan proses. Tantangan ini menjadi semangat baru.

Dalam hal kewenangan pencabutan izin yang telah dikeluarkan, bila sudah ada izin tetapi tidak dipenuhi komitmennya atau menyalahi komitmen oleh pelaku usaha, maka K/L/D dapat memutuskan izin tersebut untuk dicabut dan meneruskan notifikasi tersebut ke pihak OSS. OSS akan mencabut atau men-delete izin tersebut sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan dan mencabut izin. Perlu diketahui bahwa saat ini, OSS selalu melakukan post audit terhadap izin yg dikeluarkan, bila ketahuan tidak sesuai dengan NSPK atau komitmen awal atau tidak valid, maka izin dicabut.

Elen juga menegaskan bahwa tidak semua izin daerah menggunakan OSS, terutama kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh K/L/D sendiri yang bersumber dari APBN/APBD. Kemudian dalam pemenuhan komitmen pun dapat menggunakan aplikasi yang dimiliki daerah.

Kembali ke NSPK, saat ini belum semua K/L memiliki NSPK secara clear and clean, kekosongan inilah mengakibatkan daerah membuat aturan sendiri yg pada akhirnya menimbulkan persoalan panjangnya birokrasi atau presedur di daerah. UU 23/2014 mengamanatkan NSPK disusun oleh K/L, daerah tinggal menjalankan. OSS pada prinsipnya bergerak pada standar (NSPK). Butuh waktu dan proses menuju standarisasi. IMB bukan izin sebenarnya, merupakan standar seperti negara maju. Saat bangun gedung, pelaku usaha tinggal membangun setelah memberikan informasi kepada pemerintah daerah dengan standar yang diberikan oleh pemerintah daerah tersebut. Setelah berjalan, pemda tinggal mengawasi atau memeriksa bangunan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, bila tidak memenuhi standar tersebut, bangunan dapat di segel atau dibongkar.

"Indonesia melangkah ke depan, ke arah standarisasi, selama standarisasi terpenuhi maka izin diberikan. Pemerintah tinggal melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha tersebut. Standarisasi yang diberikan berupa checklist, sehingga tatkala melakukan pengawasan menggunakan checklist, apakah pelaku usaha tersebut dapat memenuhi atau sesuai dengan checklist. OSS mengarah kesana. Standar inilah yang diharapkan muncul dari K/L, berupa NSPK" ujar Elen.

Terakhir disampaikan, bahwa OSS merupakan reform bisnis proses dengan merubah regulasi yang ada. Keistimewaan PP 24/2018 adalah, bila ada aturan atau regulasi setara PP atau aturan dibawah PP terjadi perbedaan, maka yang dipergunakan adalah PP 24/2018. Sehingga bila ada Permen, Kepmen, Perda atau Peraturan Kepala Daerah yang tidak sesuai dengan PP perlu dilakukan penyesuaian.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pages