Wajib Hukumnya Implementasi Aplikasi Perijinan OSS

Foto: Tim RLA XIII diterima oleh Staf Ahli Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian , Lestari Indah dalam suatu kesempatan di Jakarta (24/08/2018)

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam rangka mendukung percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada tanggal 21 Juni 2018. 

PP ini juga dalam rangka penataan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan. Penataan ini agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Penataan kembali dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global.

Penataan kembali sistem pelayanan dilakukan terutama pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal ini mengingat berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perusahaan penanaman modal yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Selanjutnya pada ayat (5) diatur bahwa pelayanan terhadap izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan melalui PTSP.

Konsekuensi hukum dari terbitnya PP 24/2018 adalah bahwa sejak ditetapkan dan diundangkannya pada tanggal 21 Juni 2018 maka semua proses perizinan berusaha yang termasuk dalam sistem OSS harus tunduk pada ketentuan PP 24/2018. Bila terdapat perizinan diterbitkan setelah tanggal 21 Juni 2018 adalah batal demi hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun teori hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan prinsip praduga rechmatig, maka suatu Keputusan TUN tetap dapat dibatalkan/diubah dengan Putusan Hakim. Selain itu berdasarkan asas contrarius actus, keputusan yang secara jelas dan diketahui mengandung kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau pencabutan oleh pembuat keputusan, kemudian dimohonkan kembali untuk diproses menggunakan sistem OSS sebagaimana diatur dalam PP 24/2018.

Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut terbitnya PP 24/2018 dan Perpres 91/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah meminta kepada seluruh Bupati dan Walikota untuk menindaklanjuti kesiapan PTSP daerah dalam menghadapi implementasi Online Single Submission (OSS).

Melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 503/4033/SJ tanggal 28 Juni 2018 tentang Kesiapan PTSP Daerah Dalam Menghadapi Implementasi Online Single Submission (OSS), mengintruksikan agar para Kepala daerah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
  • Menyederhanakan jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  • Membentuk Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kabupaten/Kota;
  • Mendelegasikan seluruh kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota;
  • Menyiapkan fasilitas dalam menghadapi penerapan OSS meliputi (a) koneksi internet, (b) aplikasi pelayanan perizinan, (c) ketersediaan dan kemampuan SDM, dan (d) alat/fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan;
  • Bagi daerah yang telah memiliki pelayanan perizinan dan nonperizinan secara elektronik dapat mengintegrasikannya ke "SiCantik Cloud" (Kemenkominfo) melalui aplikasi "Mantra" (Kemenkominfo);
  • Bagi daerah yang belum memiliki pelayanan perisinan dan nonperizinan secara elektronik menggunakan aplikasi "SiCantik Cloud";
  • Mendukung pembiayaan penyelenggaraan PTSP.
Dalam surat tersebut juga disampaikan bahwa proses pengintegrasian sistem perizinan dan nonperizinan secara elektronik dengan OSS dan proses menggunakan aplikasi "SiCantik Cloud" dapat menghubungi Tim Kemenkominfo melalui layanan kominfo.go.id, nomor telepon 021-34830963 dan whatsaap 081519456822.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pages