Visitasi Peserta RLA XIII ke Kemenko Bidang Perekonomian


Untuk memberikan pemahaman paripurna kepada peserta pendidikan dan pelatihan Reform Leader Academy (RLA) Angkatatan XIII, pada hari Jumat (24/08/2018) melakukan kunjungan atau visitasi ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta.

Dipilihnya visitasi kesini karena kementerian ini sedang fokus dan menangani peningkatan daya saing Indonesia dan pelaksanaan sitem layanan terpadu atau dikenal dengan Online Single Submission (OSS) dalam kemudahan berusaha. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik mengamanatkan bahwa dalam hal Lembaga OSS belum dapat melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha dan pengelolaan sistem OSS, pelayanan Perizinan Berusaha dan pengelolaan sistem OSS dimaksud dilaksanakan oleh kementerian koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian.

Rombongan RLA XIII dipimpin oleh Dr. Basseng, M.Ed selaku Kepala Pusat Diklat Teknis dan Fungsional Lembaga Administrasi Negara, dan diterima oleh Ir. Lestari Indah, M.M selaku Staf Ahli Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 

Dalam penjelasannya, Lestari menyampaikan bahwa Indonesia harus memiliki daya saing nasional, dimana daya saing ini bersifat relatif sehingga untuk menentukannya diperlukan pembanding. Dengan adanya persaingan akan memunculkan daya saing yang bernilai positif bagi kemajuan. Daya Saing Nasional adalah kemampuan suatu negara dalam menciptakan nilai tambah untuk menghadapi tantangan persaingan internasional yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Beberapa data terkait daya saing global, Indonesia masih perlu berusaha meningkatkan daya saing tersebut, berikut beberapa data peringkat Indonesia (international ranking):
  • Global Competitiveness Index (GCI), Indonesia menempati peringkat 36 dari 137 negara;
  • World Competitiveness Ranking (WCR), peringkat 43 dari 63 negara;
  • Global Inovation Index (GII), peringkat 85 dari 126 negara;
  • Logistic Performance Index (LPI), peringkat 46 dari 167 negara, dan
  • Ease of Doing Business (EoDB), peringkat 72 dari 190 negara.

"OSS harus dianggap sebagai reformasi besar-besaran tentang perijinan. Paket atau regulasi ekonomi tidak efektif berjalan karena terbentur perijinan, oleh karena itu paket terakhir adalah perijinan, yaitu penerapan OSS. OSS harus dianggap sebagai new rezim dan new fashion" lanjut Lestari.

Hal ini disampaikan karena masih banyaknya pertanyaan terkait penerapan OSS. OSS diterapkan secara nasional sebagai satu-satunya aplikasi perijinan. Banyaknya aplikasi saat ini menyulitkan integrasi, akhirnya diputuskan untuk menggunakan aplikasi SICANTIK New Version dari Kementerian Kominfo. 

Memang diakui masih ditemukan banyak kendala dalam penerapan OSS, tetapi langkah-langkah pencegahan dan penanganan masalah dapat ditempuh melalui Help Desk.

"Perlu ditingkatkan komunikasi Pusat dan Daerah, serta stakeholder pelaku usaha terkait penerapan OSS. Edukasi dan diseminasi terus dilakukan agar determinasi OSS dapat dilaksanakan secara maksimal" ujar Lestari lebih lanjut.

Sebelumnya disampaikan pula bahwa target kemudahan berusaha Indonesia adalah peringkat 40 dengan visi terdepan dalam hal kemudahan berusaha. Hal ini sesuai dengan amanat Nawa Cita agar Indonesia dapat menjadi bangsa yang mandiri secara ekonomi dan berdaya saing. Untuk mencapai amanat Nawa Cita tersebut Pemerintah melakukan upaya untuk mempermudah memulai usaha bagi UKM. Mencakup penyederhanaan prosedur, penurunan biaya, dan percepatan waktu penyelesaian atas beberapa aspek diantaranya memulai bisnis, izin mendirikan bangunan, pendaftaran property, mendapatkan sambungan listrik, mendapatkan akses kredit, dan lain sebagainya.

Lihat grafis berikut untuk melihat upaya Indonesia untuk memperbaiki EoDB.
Lebih lanjut Staf Ahli Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional menyampaikan bahwa terdapat tiga kunci langkah-langkah perbaikan, yaitu:
  • Mengembangkan rencana aksi reformasi jangka pendek dan jangka menengah bersama dengan K/L teknis untuk mendorong perbaikan layanan publik sehingga lebih berkepastian hukum, mudah, terjangkau dari segi biaya dan tepat waktu;
  • Melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi rencana aksi secara berkala dengan melibatkan konsultasi dengan para pelaku usaha guna memastikan bahwa rencana aksi reformasi terselenggara sepenuhnya dan efektif;
  • Mendorong komitmen lintas K/L dan Pemerintah Daerah untuk secara konsisten memastikan bahwa langkah perbaikan guna meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia terselenggara secara berkelanjutan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pages