Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional Peserta Diklat RLA XIII


Sesuai dengan tahapan dan kewajiban yang diberikan Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Reform Leader Academy (RLA) Angkatan XIII, peserta menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional yang akan diimplementasikan pada saat off class selama dua bulan.

Berdasarkan hasil diskus intensif antara peserta dan bimbingan para pendamping, pada hari Selasa (27/08/2018)  dengan mempertimbangkan berbagai faktor, khususnya informasi terakhir yang diperoleh pada saat melakukan visitasi ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, maka disimpulkan judul dari Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional RLA XIII adalah "JURUS JITU KEMUDAHAN BERUSAHA".

Judul ini diambil dari berbagai permasalahan yang ada dan perlunya tindakan menurut peserta diklat, yaitu:
  • Tidak terkoneksinya antara pusat, daerah dan investor (pelaku usaha);
  • Belum optimalnya kesepahaman bersama dengan tripartit (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pelaku Usaha);
  • Online Single Submission (OSS) dianggap sudah selesai update ke 3.0;
  • Help Desk OSS di tempat umum, keramaian untuk keterlibatan masyarakat;
  • Perbaikan sistem sampai ke kecamatan dan coaching clinic komunikasi sistem;
  • Belum adanya versi latihan dari aplikasi OSS dan tidak adanya agen terlatih di daerah (perlu adanya TOT terkait implementasi OSS);
  • Mempererat pusat-daerah dengan komunikasi dan iklim usaha waktu biaya dan dokumen monitoring dan evaluasi pusat sampai daerah, belum semua kementerian dan daerah memahami pelaksanaan OSS serta perlu peran masyarakat dan asosiasi pengusaha (misal KADIN);
  • Identifikasi regulasi yang bertentangan dengan implementasi OSS melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah aturan perundang-undangan lainnya;
  • Integrasi aplikasi perijinan pusat-daerah dengan pemilihan aplikasi tunggal, tidak ada dualism;
  • Sosialisasi belum efektif untuk implementasi dan monitoring-evaluasi OSS;
  • Leveling kewenangan  (omnibus regulatory).

Dari judul dan permasalahan sebagaimana di atas, maka disusun tujuh rencana aksi dari Reformasi Birokrasi Nasional RLA XIII yang terdiri dari:
  • Mendesain pelatihan implementasi Online Single Submission (OSS);
  • Mendorong implementasi Online Single Submission (OSS);
  • Membuat Desain Aplikasi Boadcast Indikator EoDB;
  • Mendorong terbentuknya Help Desk OSS di area publik;
  • Membuat desain Coaching Clinic di setiap level;
  • Mendorong terbentuknya kelompok kerja ad-hoc sebagai wadah komunikasi tripartit (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pelaku Usaha);
  • Mendorong penyusunan regulasi daerah yang mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Untuk memberikan peran di masing-masing rencana aksi, maka peserta diklat dibagi kedalam tujuh peran rencana aksi sebagaimana di atas. Hasil dari diskusi pada hari yang sama diperoleh pembagian tugas dan peran sebagai berikut:

1. Mendesain pelatihan implementasi Online Single Submission (OSS).
  • Ir. Tarmizi, M.Si
  • Ammy Rita Manalu, S.Hut, M.Si,
  • Riptieni Tri Lutiarsi, SKM, M.Si
  • Sri Wahyuni Daeng Matona, S.STP
  • Yunita Dyah Suminar, SKM, M.Sc, M.Si
2. Mendorong implementasi Online Single Submission (OSS).
  • Drs. Muhamad Agung Hikmati, M.Si
  • Hafri Syam Mansyur, SP, M.Si
  • Yusriati, SE, M.Si, Ak.CA
  • Marzuki, SH
  • Abdul Karim A. Rauf, ST, M.Si
3. Membuat Desain Aplikasi Boadcast Indikator EoDB.
  • Ir. Raden Setyadi Aris Handoyo, MA
  • Ir. Amri Zuhdi
  • Junita Sitorus, S.Ip, M.Si,
  • Massaputro Delly TP., S.Sos, M.Si
  • Drs. Iwan Ardiansyah Sentono
4. Mendorong terbentuknya Help Desk OSS di area publik.
  • Dr. Ir. Dyah Wahyu Ernawati, MA
  • Ir. Tiat Surtiati Suwardi, M.Si
  • Heru Djatmika, S.Hut, M.SE
  • Rifda Suriani, ST, Sp
  • Fahmi Prima Laksana, SE, MM
5. Membuat desain Coaching Clinic di setiap level.
  • Haryono Agus Setiawan, SS, MA
  • Yunita Dyah Suminar, SKM, M.Sc, M.Si
  • Abdul Karim A. Rauf, ST, M.Si
  • Drs. Ahmad Handoko Hamdani, M.Kes
  • Danial Ibrahim, SE, MM
6. Mendorong terbentuknya kelompok kerja ad-hoc sebagai wadah komunikasi tripartit (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pelaku Usaha).
  • Afrida Wirjadini, S.Sos
  • Hafri Syam Mansyur, SP, M.Si
  • Heru Djatmika, S.Hut, M.SE
  • Dr. Ir. Dyah Wahyu Ernawati, MA
  • Marzuki, SH
  • Muhammad Arnains, SE, MM
  • Rifda Suriani, ST, Sp
  • Massaputro Delly TP., S.Sos, M.Si
7. Mendorong penyusunan regulasi daerah yang mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
  • Danial Ibrahim, SE, MM
  • Sri Wahyuni Daeng Matona, S.STP
  • Fahmi Prima Laksana, SE, MM
  • Muhammad Arnains, SE, MM
  • Drs. Iwan Ardiansyah Sentono

4 komentar:

  1. Selamat bertugas utk menyusun policy paper, policy brief serta mengkampanyekan "Jurus Jitu Kemudahan Berusaha" sbg Reformasi Birokrasi Nasional yg dihasilkan oleh RLA Angkatan XIII. Semoga sukses

    BalasHapus

Pages