Catatan Benchmarking: Entri Point dari KBRI


Hari pertama kunjungan di Hanoi - Vietnam (15/08/2018) diawali dengan lapor diri ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Hanoi. Rombongan diterima langsung oleh Duta Besar RI untuk Vietnam, Bapak Ibnu Hadi. 

Beberapa hal catatan penting pemaparan Duta Besar terkait negara Vietnam dan isu Ease of Doing Business Vietnam, diantaranya:

Pertama, Vietnam lebih bagus terkait EoDB dengan peringkat 68, sedangkan Indonesia pada peringkat 72, sehingga benchmarking ini sangat tepat dilakukan karena membandingkat yang lebih baik dan tidak terlalu jauh atau berbeda dengan Indonesia. 

Kedua, beberapa keunggulan negara Vietnam dibandingan Indonesia terkait dengan investasi, yaitu (a) upah buruh yang lebih murah dan telah ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada gejolak terkait upah buruh, (b) kemudahan memperoleh tanah untuk industri, dibeberapa provinsi justru tanah telah disediakan oleh pemerintah Vietnam dalam bentuk kawasan industri, (c) dukungan infrastruktur lebih merata, dikhususkan bagi perekonomian, (d) kemudahan memperoleh perizinan, untuk investasi hanya ada dua izin, yaitu izin prinsip dan izin berusaha, kelebihan lainnya untuk dikawasan industri perizinan dilakukan di manajemen kawasan industri tidak perlu lagi berhubungan dengan pemerintah, (e) utilitas seperti harga listrik, telepon, air bersih, dan internet sudah baik walau harga bahan bakar minyak lebih mahal dibandingkan Indonesia.

Ketiga, Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Vietnam lebih merata, khususnya jalan dan listrik. Secara politik, pemerintahan dikontrol oleh partai tunggal tetapi secara ekonomi menganut pasar bebas (liberal). Hal ini dilakukan karena aktivitas ekonomi dipandang sebagai motor kemajuan negara sehingga investasi dapat dilakukan semaksimal mungkin.

Keempat, setiap tahun Pemerintah Vietnam menyelenggarakan kompetisi antar Provinsi, bekerjasama dengan lembaga internasional untuk melihat daya saing antar provinsi sehingga menarik bagi investor. The Vietnam Provincial Competitivenes Index dibuat sebagai acuan persaingan antar daerah sehingga memacu pemimpin-pemimpin daerah (provinsi) untuk berivonasi dan memajukan daerahnya.

Kelima, Vietnam terdiri dari 63 Provinsi dimana provinsi memiliki kewenangan (otonomi daerah) terkait izin usaha, kecuali untuk industri besar. 

Catatan penulis: Bila dibandingkan dengan Indonesia, pembagian daerah menjadi provinsi di Vietnam setara dengan Kabupaten/Kota di Indonesia, karena setelah Provinsi langsung ke Distrik (Kecamatan untuk Indonesia).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pages