Catatan Benchmarking: Clue dari Asia Pacific Market Department – Ministry of Trade and Industry

 

Masih di hari ketiga (16/08/2018), perjalanan benchmarking berlanjut ke Kementerian Perdagangan dan Industri Viet Nam (Asia Pacific Market Department – Ministry of Trade and Industry), berikut intisari dari kunjungan tersebut:

  • Tentang Kementerian Perdagangan dan Industri Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.
Adalah kementerian pemerintah di Viet Nam yang bertanggung jawab atas kemajuan, promosi, pemerintahan, regulasi, manajemen dan pertumbuhan industri dan perdagangan. Kementrian Perdagangan dan Industri awalnya memiliki 3 (tiga) biro yang membawahi Asia Afrika sebelum restrukturisasi. Namun pada saat restrukturisasi digabung menjadi 1 (satu) biro yang membawahi Asia Pasifik. Dalam biro tersebut terdapat 2 (dua) bidang yaitu bidang yang menangani perindustrian (mekanis, batu bara, migas, kimia, pertambangan, industri bahan makanan dan pengolahan) dan perdagangan (mengurusi barang dan jasa, ekspor impor, promosi dagang elektronik dan melakukan semua komitmen perdagangan).

  • Hasil Observasi
  1. Kementerian Perdagangan dan Perindustrian telah melakukan beberapa pengurangan prosedur administrasi dan membatalkan prosedur administrasi, memodernisasi cara memecahkan prosedur administrasi, sosialisasi penggunaan internet, menerapkan prinsip transparansi, terbuka dan dekat dengan standar internasional;
  2. Dalam rangka mencapai standard internasional maka Kementerian telah juga melakukan diseminasi untuk bersama sama bersatu padu bekerja lebih keras lagi untuk mencapai standard dimaksud;
  3. Pada 2017 reformasi secara kuat sebagai pelopor reformasi proses administrasi telah memangkas daftar jenis barang eksport impor yang harus diperiksa secara khusus dari 700 menjadi 402 jenis dan menyederhanakan persyaratan investasi bisnisnya sampai dengan 62 %;
  4. Selain itu juga memangkas jumlah biro menjadi 1 (satu) biro saja sehingga dapat menghemat biaya dan mendengarkan keluhan masyarakat sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan baru yang akan dibahas oleh beberapa kementerian terkait. Pembagian permasalahan telah dilakukan antara pusat, provinsi dan daerah;
  5. Untuk melakukan pengawasan dibuat mekanisme laporan dengan penilaian sendiri dan kolektif;
  6. Mengurangi jumlah pegawai negeri yang tidak diperlukan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pages