Catatan Benchmarking: CIEM is a Think Tank


Masih bercerita tentang benchmarking di Hanoi, Viet Nam. Hari ketiga (16/08/2018) melakukan visitasi ke Central Institute for Economic Management (CIEM) Ministry of Planning and Investment.

  • Tentang Central Institute for Economic Management (CIEM)
 
CIEM adalah lembaga pemerintah Viet Nam yaitu dibawah Kementerian Perencanaan dan Investasi yang dibentuk pada tahun 1978 dengan tujuan untuk melakukan penelitian dan mengajukan proposal serta rekomendasi pada reformasi ekonomi di Viet Nam melalui studi hukum ekonomi, peraturan kelembagaan, kebijakan, perencanaan dan mekanisme manajemen, lingkungan bisnis dan renovasi ekonomi; dan memberikan pelatihan kepada staf manajemen ekonomi bersama dengan layanan konsultasi. 

Kegiatan utama CIEM adalah:
  • melakukan penelitian dan merencanakan proyek-proyek untuk merenovasi undang-undang dan peraturan ekonomi;
  • melakukan penelitian dalam koordinasi dengan departemen kementerian lainnya dan menyusun dokumen hukum tentang isu-isu yang berkaitan dengan bidang penelitian institut itu sendiri;
  • merumuskan sintesis dan proposal tentang perubahan yang diperlukan terhadap kebijakan yang ada atau pada kebijakan baru;
  • mengatur dan mengimplementasikan program penelitian ilmiah;
  • merangkum situasi manajemen ekonomi domestik dan pengalaman internasional dan mengusulkan aplikasi percontohan untuk mekanisme manajemen baru, kebijakan dan model organisasi;
  • teori dan metodologi penelitian yang berkaitan dengan ilmu dan perencanaan manajemen ekonomi;
  • melaksanakan kerja sama internasional di bidang manajemen ekonomi; dan
  • melakukan tugas-tugas informasi, dokumentasi dan penerbitan yang melayani manajemen ekonomi dan memberikan layanan konsultasi tentang manajemen ekonomi. CIEM saat ini beranggotakan 80 orang dengan 68 peneliti dan 12 tenaga administrasi.

  • Hasil Observasi
Ada beberapa hal yang dapat disarikan sebagai hasil observasi di Kementerian Perencanaan dan Investasi yang dibagi dalam 4 (empat) hal yaitu:
a. Peran Central Institute for Economic Management [CIEM]
b. Peningkatan Iklim Berusaha
c. Pentingnya Pelaksanaan Aspek Pengawasan/Monitoring
d. Reformasi Birokrasi

Terkait dengan peran Central Institute for Economic Management [CIEM] dapat diketahui bahwa Viet Nam telah menempatkan fungsi CIEM dalam kaitannya dengan EoDB: adalah untuk menjawab berbagai permasalahan mengenai iklim investasi di Viet Nam. Selain itu CIEM juga berfungsi sebagai lembaga sentral dalam artian merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk memberikan rekomendasi terkait masalah ekonomi termasuk iklim investasi serta menghasilkan regulasi. Dalam pelaksanaannya, CIEM selalu menerapkan dan mengadopsi semua standar internasional dalam pengembangan ekonominya seperti: EoDB oleh Bank Duinia, Logistic Performance Index oleh Bank Dunia, E-Government oleh PBB, Global Competitiveness Index oleh Forum Ekonomi Dunia dan Global Innovation Index oleh Organisasi Dunia tentang Kekayaan Intelektual.
 
Mengenai Peningkatan Iklim Berusaha Pemerintah Viet Nam telah mentargetkan posisi starting a business dari dari peringkat 123 (2018) dibuatkan lompatan 40 menjadi ranking 83 (2019). Dalam melihat iklim investasi, pemerintah Viet Nam juga melihat pada standar internasional seperti FTA requirements, FDI attraction, Capital Case, dan Ranking of the country. Upaya ini kemudian menghasilkan Government Resolution No. 19 on Enabling Business Environment yaitu: peraturan yang memuat kebijakan dan prosedur aditrasi terkait kemudahan berusaha. Salah satu contoh isi dari Resolusi 19 tersebut adalah mengurangi prosedur, waktu, biaya dan dokumen yang tidak perlu. 

Upaya peningkatan iklim berusaha melalui Resolusi 19 ternyata berhasil yang menghantarkan Viet Nam pada posisi EoDB dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir yang mengalami kenaikan dibandingkan negara lain di kawasan ASEAN. Setiap tahunnya Viet Nam selalu focus pada indikator yang perlu untuk ditingkatkan dengan strategi melakukan pemahaman yang mendalam dengan solusi langkah spesifik untuk setiap indikator yang akan dinaikkan dimulai dari tingkat pusat hingga daerah melalui pelaksanaan workshop dan survey terkait EoDB.
 
Viet Nam menilai Pentingnya Pelaksanaan Aspek Pengawasan / Monitoring sebagai aspek yang harus dilaksanakan dimulai dari Perdana Menteri di tingkat pusat sampai dengan ;tingkat daerah. Dalam upaya peningkatan iklim investasi maka dilakukan monitoring oleh Pemerintah Pusat dan pihak luar/non pemerintah, dengan hasil akan dibahas di tingkat kabinet/menteri dan selanjutnya akan dipublikasikan di media massa.
 
Selain itu juga disusun quarter report yang dibuat oleh masing-masing kepala daerah untuk dilaporkan kepada Perdana Menteri dan selanjutnya akan dibahas pada pertemuan kabinet. Ketua partai dan menteri bertanggung jawab terhadap resolusi 19 didepan pemerintah/Perdana Menteri terkait dengan substansi yang ada harus dilaksanakan.
 
Laporan harus bersifat menyeluruh termasuk kendala dan kesulitan di lapangan dan akan dilakukan kompetisi mengenai kemudahan berusaha di level provinsi dan bila memiliki kinerja buruk maka para pejabat akan ditegur dan dilaporkan ke media massa Apabila kemudian ada kementerian yg resisten terhadap hasil rekomendasi CIEM tentang reformasi terkait kemudahan berusaha maka rekomendasi tersebut akan dibahas kembali dengan melibatkan independent advisor (konsultan) yg kompeten untuk meyakinkan pentingnya melakukan reformasi tersebut. Usulan CIEM tentang reformasi terkait kemudahan berusaha harus betul-betul dipahami oleh Perdana Menteri dan jika perlu dengan mengundang ahli dari Bank Dunia serta melibatkan para menteri untuk mengikuti workshop yang melibatkan Bank Dunia mengenai reformasi.
 
Dalam melakukan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Viet Nam sangat menaruh perhatian terhadap masalah sumber daya manuisa dimana kemudian dilakukan mekanisme pemilihan pejabat yang kompeten dalam menangani EoDB. Beberapa langkah ini, Pemerintah Viet Nam juga melibatkan USAid & AusAID.
 
Pemerintah Viet Nam juga menyadari bahwa perizinan secara online, adalah hal yang harus dilakukan, namun demikian mengingat kebutuhan infrastruktur dan biaya yang besar maka hingga saat ini proses perijinan dilakukan gabungan antara sistem online dan manual. Pemerintah Viet Nam tetap berupaya mendorong pelaksanaan e-government untuk meminimalisir human contact. Selain itu untuk mengintegrasikan pusat dan daerah maka dibuat integrasi sistem yang terkoneksi khususnya terkait struktur data.



Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pages