Benchmarking to Vietnam



Dalam rangka pelaksanaan salah satu program pelatihan RLA Angkatan XIII tahun 2018, yaitu kegiatan International Benchmarking dengan tujuan negara Vietnam.

Dalam program pelatihan RLA, International Benchmarking (patok banding) merupakan metode pembelajaran yang bertujuan menambah wawasan dan membekali peserta dengan kemampuan untuk mengadopsi dan mengadaptasi keunggulan organisasi pemerintahan negara yang dikunjungi untuk dijadikan rujukan dalam membuat perubahan dan perbaikan yang akan dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi nasionalo dan instansi sesuai dengan tema yang telah ditetapkan.

Tujuan Kegiatan

Diharapkan setelah kegiatan peserta dapat:
  • mengidentifikasi good practices dari kebijakan dan strategi kebijakan yang diterapkan oleh instansi yang dikunjungi terkait tema yang diusung;
  • menyusun lessons learnt dari instansi yang dikunjungi;
  • mengadopsi goog practices;
  • mengadaptasi good practices dalam rangka perbaikan atau perubahan yang akan dilakukan oleh peserta dalam rangka reformasi birokrasi nasional dan instansi sesuai dengan tema.
 Ruang Lingkup

RLA XIII bersifat tematik dan merupakan isu strategis yang hadir di tengah masyarakat terkait dengan reformasi birokrasi, dalam hal ini Ease of Doing Business - EoDB (Kemudahan Berusaha).

Arus revolusi industri 4.0 yang berlangsung cepat merupakan peluang sekaligus tantangan bagi perekonomian Indonesia. Upaya akseleratif pemerintah dalam menciptakan iklim ramah investasi menjadi faktor penting dalam menjawab tantangan tersebut. Tolok ukur yang menjadi referensi adalah Indeks Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business - EoDB).

Indeks tersebut dibuat oleh Bank Dunia yang mencakup 10 indikator, yaitu starting a business, dealing with construction permits, registering property, paying taxes, getting credit, enforcing contracts, getting electricity, trading across borders, resolving insolvency, protecting minority investors. 

dalam rilisan EoDB di tahun 2018, Indonesia menempati urutan ke-72 dunia dari 106 negara yang disurvei. Peringkat tersebut jauh di bawah negara-negara ASEAN, seperti Singapura (2), Malaysia (24), Thailand (26), Brunei (56) dan Vietnam (68).

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah perlu melakukan identifikasi untuk mengatahui sektor apa saja yang perlu dibenahi, merancang kebijakan-kebijakan yang lebih efesien, dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan peraturan dan layanan usaha yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga, pemerintah mampu mendorong percepatan ekonomi melalui penciptaan iklim ramah investasi dan mempu meningkatkan daya saing nasional.

Tema Angkatan

"EASE OF DOING BUSINESS"

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pages