Upaya Memperbaiki Kemudahan Berusaha Di Indonesia

Oleh: Massaputro Delly TP.


Langkah pemerintah Indonesia meningkatkan peringkat kemudahan usaha atau Ease of Doing Business (EODB) terus menunjukkan hasil. Indeks kemudahan berusaha di Indonesia berhasil naik 19 poin menjadi peringkat 72 di tahun 2018 dengan nilai 66,47.
Terdapat 8 reformasi utama yang menyebabkan peringkat Indonesia mengalami kenaikan.

1.    Starting a Business (Memulai sebuah bisnis)
Biaya memulai usaha dibuat lebih rendah dengan penurunan sebelumnya 19,4 persen menjadi 10,9 persen pendapatan per kapita, dan memperoleh peringkat 144.

Indonesia membuat reformasi terbesar dalam 15 tahun terakhir di bidang memulai usaha, yakni 8 reformasi sejak tahun 2003. Dampaknya, hanya dibutuhkan waktu 22 hari untuk memulai bisnis di Jakarta dibandingkan dengan 181 hari di laporan EODB tahun 2004. Hanya, prosedur pendafatan dirasa masih cukup tinggi sebanyak 11 prosedur. Hal ini masih jauh lebih banyak jika dibandingkan negara ekonomi berpendapatan tinggi anggota OECD yang hanya 5 prosedur.

2.    Getting Electricity (Mendapatkan Listrik)

Biaya mendapatkan sambungan listrik dibuat lebih murah dengan mengurangi biaya sambungan dan sertifikasi kabel internal.

Biaya untuk mendapatkan sambungan listrik kini 276 persen dari pendapatan per kapita, atau turun 357 persen. Di Jakarta, dengan proses permintaan untuk sambungan baru yang lebih singkat, listrik pun bisa didapatkan dengan mudah. 

Operation Analyst Bank Dunia Dorina Georgieva mengatakan Indonesia menunjukan perbaikan paling signifikan terhadap kemudahan memperoleh sambungan listrik untuk usaha. Dia berharap Pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi agar bisa lebih meningkatkan nilainya dalam indeks EODB.

Upaya ini menghasilkan Indonesia berada di peringkat 38 terkait Getting Electricity.

3.    Getting Credit (Mendapatkan Kredit)

Akses perkreditan ditingkatkan dengan pembentukan biro kredit baru. Peringkat Indonesia pada indicator ini berada pada peringkat 55.

4.    Trading Across Borders (Perdagangan Lintas Batas)

Perdagangan lintas negara difasilitasi dengan memperbaiki sistem penagihan elektronik untuk pajak, bea cukai, serta pendapatan bukan pajak. Hal ini menyebabkan, waktu untuk mendapatkan, menyiapkan, memproses, dan mengirimkan dokumen saat melakukan impor turun dari 133 jam menjadi 119 jam. Data menunjukkan Indonesia berada pada peringkat 112 indikator ini.

5.    Registering Property (Mendaftarkan Properti)

Pendaftaran properti dibuat lebih murah dengan pengurangan pajak transfer, sehingga mengurangi biaya keseluruhan dari 10,8 persen menjadi 8,3 persen dari nilai properti. Dalam hal ini, Indonesia mendapat peringkat 106.

6.    Protecting Minority Investors (Perlindungan Investor Minoritas)

Hak pemegang saham minoritas diperkuat dengana danya peningkatan hak, peningkatan peran dalam mengambil keputusan perusahaan besar, dan peningkatan transparansi perusahaan. Indonesia mendapat peringkat 43. 

7.    Paying Taxes (Membayar Pajak)

Dalam pembayaran pajak, yakni dilakukan secara online. Dalam hal ini, Indonesia mendapat peringkat 114. 

8.    Resolving Insolvency (Penyelesaian kebangkrutan)

Pemerintah juga melakukan reformasi signifikan dalam menyelesaikan kepailitan. Pada tahun 2003, tingkat pemulihan hanya 9,9 sen untuk setiap dolar. Saat ini, angka tersebut melonjak hingga 65 sen untuk setiap dolar.




Dengan pencapaian ini, peringkat Indonesia menjadi lebih tinggi diantara negara berkembang lainnya seperti Afrika Selatan di peringkat 82, India di peringkat 100, Filipina di peringkat 113, dan Brazil di peringkat 125. Namun, peringkat Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan negara tetangga, yakni Singapura di peringkat 2, Malaysia di peringkat 24, Thailand di peringkat 26, Brunei Darussalam di peringkat 56, bahkan Vietnam di peringkat 68.

Reformasi bisa dilakukan dengan membandingkan dengan negara lainnya yang memiliki peringkat perbaikan di atas Indonesia. Kemudian, rencana perbaikan tersebut harus dituangkan dalam kebijakan yang harus dijalankan seluruh pemangku kepentingan. 

"Setelah membandingkan performa negara lain, apa yang dilakukan para pembuat kebijakan selanjutnya menjadi penting," ujar Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia Rodrigo A. Chaves (1/11/2017).



Upaya Perbaikan Indikator Kemudahan Usaha

Indonesia di posisi 72 dalam peringkat kemudahan usaha atau Ease of Doing Business (EODB) 2018. Meski naik, capaiannya masih jauh dari target yang ditetapkan Presiden Jokowi, yaitu di peringkat 40. Untuk mengejar target tersebut pemerintah akan fokus pada pembenahan enam indikator indeks EODB dalam setahunke depan.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas T. Lembong mengatakan indeks Indonesia pada enam indikator masih berada di atas 100, dari 191 negara. Keenam indikator tersebut adalah memulai bisnis yang saat ini di posisi 144, izin mendirikan bangunan (108), kemudahan pajak (114), pendaftaran properti (106), perdagangan antar perbatasan (112), serta penegakkan kontrak (145).

Thomas mengatakan perbaikan enam indikator ini tidak bisa dilakukan BKPM sendirian namun dengan Kementerian dan Lembaga (K/L). Salah satu contohnya perdagangan lintas perbatasan yang harus dibenahi bersama dengan Kementerian Perdagangan. Untuk izin pembangunan, pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Tom mengatakan koordinasi dengan pemda sebagai salah satu fokus pemerintah saat ini. Pemerintah akan menggelar sosialisasi soal target kemudahan berusaha ke seluruh daerah dalam waktu dekat. Beberapa daerah yang akan disasar antara lain Provinsi Banten serta Provinsi Jawa Barat.

"Karena industri baja ada di Banten dan Jawa Barat seluruh industri otomotif ada di sana," katanya (6/11/2017).

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menyambut baik langkah pemerintah untuk berfokus kepada indikator yang belum menunjukkan perbaikan ini. Apalagi menurutnya pemerintah pusat saat ini sudah memiliki kebijakan untuk menunjang perbaikan investasi, namun perlu diikuti dengan daerah.

"Tantangannya adalah menyelaraskan hal ini," katanya (6/11/2017).

Selain enam indikator di atas, Indonesia masih perlu melakukan perbaikan di bidang penegakan kontrak kata Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia Rodrigo A. Chaves. Sementara, biaya untuk menyelesaikan perselisihan komersial melalui pengadilan negeri di Jakarta menurun hampir separuh 135,3 persen dari klaim di tahun 2003 menjadi 74 persen saat ini. Akan tetapi, jumlah tersebut masih jauh lebih tinggi dibanding rata-rata 21,5 persen di negara ekonomi pendapatan tinggi anggota OECD.

Disampaikan bahwa upaya perbaikan di indikator-indikator tersebut sangat penting untuk keberlanjutan perbaikan peringkat EODB di Indonesia dengan melibatkan seluruh instansi atau stakeholder terkait.

"Contohnya untuk trading across borders, ini bukan hanya tugas Kementerian Perdagangan, tapi merupakan tugas kita bersama untuk memperbaiki prosesnya," kata Thomas T. Lembong lebih lanjut.
Bila dilihat per indikator kemudahan berusaha, berikut upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia:

1.    Starting a Business (Memulai sebuah bisnis)

Tahun depan, Indonesia akan memperbaiki kemudahan memulai usaha melalui upaya implementasi tanda tangan digital pejabat dalam proses perizinan usaha.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, pemerintah bakal mengurangi prosedur perizinan dan menerapkan layanan sistem online (1/11/2017).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akan berkontribusi untuk melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan peringkat EoDB. Dalam hal ini, Kemenkumham akan mempermudah izin pendirian perusahaan baru atau badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
Ditargetkan pengurusan izin tersebut hanya membutuhkan waktu selama tiga jam saja. Untuk itu, pada 1 Februari 2018, diharapkan seluruh proses pendirian PT tiga jam bisa direalisasikan. Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham Freddy Harris menegaskan upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kemudahan berusaha.

"Pada 1 Febuari sudah enggak boleh notaris datang ke teller. Bikin PT harus benar-benar tiga jam, kemarin dihitung masih tujuh hari," kata dia, Senin, 15 Januari 2018.

2.    Paying Taxes (Membayar Pajak)

Perbaikan Sistem Pembayaran Pajak (Paying taxes) dengan cara melanjutkan program e-Filing dan memperbaiki database perpajakan.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menngambil langkah terkait kontribusinya untuk meningkatkan peringkat di EoDB. Salah satu yang dilakukan adalah dengan menurunkan tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di pelabuhan. Penurunan tarif ini menjadi penting karena berkaitan dengan kemudahan berusaha di aktivitas pelabuhan.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan penurunan tarif PNBP untuk sub sektor perhubungan laut akan melalui persetujuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun dengan tarif yang lebih murah, dirinya berharap, volume angkutan barang di pelabuhan tetap bisa ditingkatkan.

"Saya bilang dengan PNBP turun, nanti harapannya volume-nya naik. Karenanya tadi Pak Wamenkeu setuju, tapi prinsipnya saya harus lapor dulu," ungkap Menhub (15/1/2018).

3.    Trading Across Borders (Perdagangan Lintas Batas)

Perbaikan perdagangan lintas batas dilakukan dengan cara menurunkan jumlah Lartas (barang larangan dan/atau pembatasan), menerapkan manajemen risiko terintegrasi, dan penggunaan sistem online.

4.    Dealing with Construction Permits (Berurusan dengan Izin Konstruksi)

Kemudian, peringkat perizinan kontruksi juga bisa melonjak melalui koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memanfaatkan teknologi dalam proses perizinan misalnya dengan menggunakan drone untuk memotret lokasi konstruksi, serta dengan cara simplifikasi prosedur dan memperkuat inspeksi bangunan.

5.    Resolving Insolvency (Penyelesaian kebangkrutan)

Terkait penyelesaian kepailitan, pemerintah juga terus mendorong perbaikan dalam sistem peradilan misalnya dalam hal percepatan penyelesaian sengketa usaha dan kepailitan.



Hambatan di EoDB

Meski demikian, upaya perbaikan peringkat EoDB di waktu mendatang bukan tanpa hambatan. Dalam sebuah kesempatan, Presiden Jokowi tidak menampik masih ada kendala yang menghambat peningkatan kemudahan berusaha. Kendala EoDB tersebut yaitu birokrasi yang lamban, keterbatasan infrastruktur, dan energi listrik. Adapu urusan yang berkaitan dengan perizinan dan pelayanan kepada masyarakat harus diberikan secepat-cepatnya.

Terkait infrastruktur, Presiden Jokowi mengatakan, apabila infrastruktur minim maka masyarakat tidak bisa menjual hasil bumi atau komoditas yang dihasilkan. Misalnya, di Halmahera Tengah dengan keterbatasan pelabuhannya.

Berkaitan dengan energi listrik, Presiden Jokowi menambahkan, Indonesia tertinggal jauh dengan negara-negara lain. "Harus dikejar agar energi listrik ini siap betul, sehingga kalau ada orang mau buka industri, mengembangkan pariwisata, tenaga listrik tersedia," tukasnya.


Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pages