Ease of Doing Business, Apa Itu?

Oleh: Massaputro Delly TP

Tema pelatihan Reform Leader Academy Angkatan XIII adalah "Ease of Doing Business" (kemudahan melakukan bisnis). Pada saat seleksi untuk dapat mengikuti pelatihan ini pun pada saat sesi wawancara menjadi topik pertanyaan kepada para peserta, sejauh mana pengetahuan yang dimiliki terkait dengan Ease of Doing Business di Indonesia atau di Provinsi Banten.

Pertanyaannya, apa itu "Ease of Doing Business"?

Doing Business adalah salah satu projek dari The World Bank, bersumber dari situs resminya: www.doingbusiness.org. Berikut pengertian dari Doing Business.

Projek Doing Business memberikan ukuran obyektif regulasi bisnis dan penegakannya di 190 pelaku ekonomi dan kota terpilih di tingkat subnasional dan regional.

Projek Doing Business, diluncurkan pada tahun 2002, melihat perusahaan kecil dan menengah domestik dan mengukur peraturan yang berlaku bagi mereka melalui siklus hidup mereka.

Dengan mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif yang komprehensif untuk membandingkan lingkungan regulasi bisnis lintas ekonomi dan dari waktu ke waktu, Doing Business mendorong ekonomi untuk bersaing ke arah regulasi yang lebih efisien; menawarkan tolok ukur yang dapat diukur untuk reformasi; dan berfungsi sebagai sumber daya untuk akademisi, jurnalis, peneliti sektor swasta, dan lainnya yang tertarik dengan iklim bisnis dari setiap ekonomi.

Selain itu, Doing Business menawarkan laporan subnasional yang terperinci, yang secara mendalam mencakup peraturan dan reformasi bisnis di berbagai kota dan wilayah dalam suatu negara. Laporan-laporan ini memberikan data tentang kemudahan melakukan bisnis, memberi peringkat setiap lokasi, dan merekomendasikan reformasi untuk meningkatkan kinerja di masing-masing area indikator. Kota-kota yang dipilih dapat membandingkan peraturan bisnis mereka dengan kota-kota lain di ekonomi atau wilayah dan dengan 190 pelaku ekonomi yang diduduki Doing Business.

Laporan Doing Business pertama, yang diterbitkan pada tahun 2003, mencakup 5 set indikator dan 133 pelaku ekonomi. Laporan tahun ini mencakup 11 set indikator dan 190 pelaku ekonomi. Kebanyakan set indikator mengacu pada skenario kasus di kota bisnis terbesar dari masing-masing ekonomi, kecuali 11 ekonomi yang memiliki populasi lebih dari 100 juta pada 2013 (Bangladesh, Brasil, Cina, India, Indonesia, Jepang, Meksiko, Nigeria, Pakistan, Federasi Rusia dan Amerika Serikat) di mana Doing Business, juga mengumpulkan data untuk kota bisnis terbesar kedua. Data untuk 11 pelaku ekonomi ini adalah rata-rata tertimbang populasi untuk 2 kota bisnis terbesar. Proyek ini mendapat manfaat dari umpan balik dari pemerintah, akademisi, praktisi, dan pengulas. Tujuan awal tetap: untuk memberikan dasar obyektif untuk memahami dan meningkatkan lingkungan peraturan untuk bisnis di seluruh dunia.

Metodologi

Metodologi Doing Business berbeda-beda untuk setiap topik Doing Business dan instrumen kuesioner Doing Business di tahun 2018.

Dalam beberapa tahun terakhir, Doing Business memperkenalkan perbaikan untuk semua perangkat indikatornya. Dalam Doing Business 2015, Menyelesaikan Kepailitan memperkenalkan ukuran kualitas baru, sementara Mendapatkan Kredit dan Melindungi Minoritas Investor memperluas langkah-langkah yang ada. Dalam Doing Business 2016, Berurusan dengan Izin Konstruksi, Mendapatkan Listrik, Mendaftarkan Properti dan Menegakkan Kontrak juga memperkenalkan ukuran kualitas baru, dan Perdagangan lintas Batas memperkenalkan skenario kasus baru untuk meningkatkan relevansi ekonomi. Dalam Doing Business 2017, Membayar Pajak memperkenalkan langkah-langkah baru dari proses pasca-pemasangan dan Memulai Bisnis, Mendaftarkan Properti dan Meneguhkan Kontrak menambahkan komponen gender. Untuk perincian tentang perubahan metodologi Doing Business, silakan lihat metrik Distance to Frontier.

Setiap ekspansi metodologi dihitung ulang selama satu tahun untuk memberikan nilai indikator yang sebanding dan skor DTF untuk tahun sebelumnya. Peringkat dihitung hanya untuk Doing Business 2018. Perubahan tahun ke tahun dalam jumlah ekonomi, jumlah indikator dan metodologi mempengaruhi komparabilitas tahun-tahun sebelumnya.

Indikator untuk tahun 2018 terdiri atas:
  • Starting a Business (Memulai sebuah bisnis)
  • Dealing with Construction Permits (Berurusan dengan Izin Konstruksi)
  • Getting Electricity (Mendapatkan Listrik)
  • Registering Property (Mendaftarkan Properti)
  • Getting Credit (Mendapatkan Kredit)
  • Protecting Minority Investors (Perlindungan Investor Minoritas)
  • Paying Taxes (Membayar Pajak)
  • Trading Across Borders (Perdagangan Lintas Batas)
  • Enforcing Contracts (Penegakan Kontrak)
  • Resolving Insolvency (Penyelesaian kebangkrutan)

"Ease of Doing Business" di Indonesia

Ease of Doing Business pun dilakukan di Indonesia, lihat saja situs http://eodb.ekon.go.id, dalam situs resmi milik pemerintah ini telah banyak dilakukan oleh Pemerintah dalam melakukan usaha-usaha untuk kemudahan berbisnis di Indonesia.

Manfaat  Ease of Doing Busines.

1. Bagi Pemerintah

Dengan adanya ease of doing business, pemerintah dapat melihat respon-respon pelaku usaha terkait dengan regulasi yang ditetapkan sebelumnya. Hasil dari survei ease of doing business yang menyangkut 10 indikator tersebut mampu mencerminkan perilaku pelaku-pelaku usaha dalam menghadapi peraturan dan regulasi yang ada.

Selain itu, pemerintah juga mampu melihat sektor-sektor apa saja yang perlu pembenahan agar bisa meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dan pelaku usaha sehingga berinvestasi di Indonesia ke depannya akan semakin mudah.

Dalam sisi lain, pemerintah juga bisa mendorong perancangan kebijakan-kebijakan selanjutnya yang lebih efisien, dapat diakses oleh semua pihak dan dapat dilaksanakan dengan mudah. Melalui jawaban dari responden, pemerintah dapat mengukur efektivitas pelaksanaan peraturan dan layanan berusaha di lapangan. Hal ini dapat berguna sebagai masukan untuk perbaikan sistem pelayanan di masa datang.

Dengan meningkatnya indeks ease of doing business Indonesia, diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang baik dan mampu merangsang usaha-usaha baru untuk tumbuh dan lebih berkembang di Indonesia. Selain itu, peningkatan indeks of ease doing business diharapkan mampu meningkatkan produk domestik bruto yang pada akhirnya mampu meningkatkan daya saing nasional.

2. Bagi Pelaku Usaha

Pemerintah saat ini berusaha keras dan sungguh-sungguh untuk mendukung rekan-rekan pelaku dunia usaha untuk menjalankan usahanya, salah satunya adalah dengan ease of doing business. Pemerintah percaya jika rekan-rekan pelaku dunia usaha adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan bangsa.

Manfaat ease of doing business adalah untuk merekam informasi-informasi yang ada pada pasar dan melaporkannya kepada pemerintah. Selain itu, pelaku usaha mampu menyalurkan aspirasi-aspirasi pelaku usaha yang dulunya belum tertampung. Dengan adanya ease of doing business diharapkan kesenjangan informasi antara pemerintah dan pelaku usaha bisa diminimalkan serta memberikan kemudahan bagi pelaku usaha. Pemerintah akan menanggapi setiap respon ease of doing business agar tidak mempersulit rekan-rekan pelaku usaha.

Indeks ease of doing business dapat dilihat oleh rekan-rekan pelaku usaha sebagai gambaran perbaikan pelayanan pemerintah dalam kegiatan investasi di Indonesia dan menjadi salah satu alasan pelaku usaha memulai bisnis di Indonesia.

3. Bagi Masyarakat

Iklim usaha akan mempengaruhi secara langsung kualitas kehidupan masyarakat. Pemerintah saat ini berusaha sungguh-sungguh untuk mewujudkan iklim usaha yang lebih baik di Indonesia guna untuk mensejahterakan kehidupan bangsa.

Survei ease of doing business dan survey-survey sejenis lainnya, merupakan salah satu perangkat pemerintah untuk melakukan pengukuran terhadap kinerjanya. Dengan kontribusi memberikan masukan dan informasi yang objektif dan faktual, masyarakat dan kalangan pengusaha berarti telah turut serta membantu pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan amanah mensejahterakan bangsa.

Selain itu, penggunaan ease of doing business bagi masyarakat adalah sebagai jalur untuk mempelajari peraturan-peraturan usaha dari perspektif pengusaha. Masyarakat mampu mengkaji lebih lanjut terkait survey ease of doing business. Selain itu dengan adanya laporan ease of doing business diharapkan sampainya informasi di antara pemerintah dan masyarakat serta pada akhirnya akan mampu menumbuhkan usaha-usaha baru.  Di sisi lain keberadaan ease of doing business dapat dipakai sebagai bahan edukasi terkait kebijakan pemerintah dalam kemudahan berusaha di Indonesia seperti sarana untuk melihat peraturan baru terkait investasi, mengetahui prosedur dan tata cara pendirian usaha baru atau cara penggantian nama atas bangunan, tanah dan gedung.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pages