Banten Masih Tertinggal Dalam Tingkat Kemudahan Berbisnis

 Oleh: Massaputro Delly TP

Indonesia mengalami peningkatan rangking dalam tiga tahun terakhir terkait dengan ease of doing business atau kemudahan berusaha menurut survei The World Bank. Pada tahun 2016 Indonesia menempati peringkat 106, kemudian naik pada tahun 2017 menjadi 91 dan terakhir menjadi peringkat 72 pada tahun 2018.

Berdasarkan Asia Competitiveness Institute (ACI)—pusat penelitian di Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP), National University of Singapore (NUS)—menilai indeks kemudahan berbisnis dari Bank Dunia tidak mencerminkan kondisi sebenarnya yang ada di Indonesia. Mereka menilai indeks Bank Dunia hanya mengambil contoh Jakarta dan Surabaya saja, bukan secara keseluruhan. Selain itu, indeks dari Bank Dunia juga hanya menangkap dari sisi regulasi saja, sehingga tidak terlihat sentimen aktual dari pebisnis di lapangan.

“Bagi investor, reformasi peraturan saja tidak cukup. Untuk memutuskan tujuan investasi, mereka juga mempertimbangkan kondisi infrastruktur, SDM, potensi pasar dan efektivitas biaya,” kata Tan Kong Yam, Co-Director ACI kepada Tirto.

ACI menerbitkan indeks kemudahan berbisnis Indonesia pada 2017 (EDB-ABC), mengungkapkan bahwa bobot reformasi regulasi hanya menyumbang 20 persen dari skor indeks kemudahan berbisnis di Indonesia.Yang paling dicari pelaku bisnis—dari indeks EDB-ABC—adalah dari sisi daya tarik bagi investor (attractiveness to investor) dan keramahan bisnis (business friendliness), di mana masing-masing kedua sisi itu berbobot 40 persen. Sebanyak 28 indikator yang menjadi penentu daya tarik investor tersebut di antaranya seperti pangsa pasar domestik, produktivitas tenaga kerja, dan ketersediaan infrastruktur transportasi logistik.

Sementara itu, dari keramahan bisnis, sedikitnya ada 24 indikator di antaranya seperti kemudahan mendapatkan tenaga kerja yang baik, minimnya tindakan korupsi, dan kemudahan membayar pajak korporasi. Berkolaborasi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), ACI menemukan sebanyak 16 provinsi dari total 34 provinsi masih memiliki indeks kemudahan berbisnis di bawah rata-rata nasional. Sebanyak 16 provinsi itu adalah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Papua, Kalimantan Barat, Maluku, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Nusa Tenggara Timur, Bangka Belitung, Sumatera Barat, Kalimantan Utara, Bengkulu, dan Papua Barat.

Provinsi dengan skor indeks kemudahan berbisnis yang tertinggi masih didominasi dari Pulau Jawa. Pada peringkat pertama dihuni Jawa Timur. Kemudian disusul Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Yogyakarta.

“Bisa dibilang apabila sampelnya hanya Jakarta dan Surabaya, maka kurang mencerminkan kondisi kemudahan berbisnis di Indonesia. Kalau provinsi lainnya diambil, bisa jadi peringkat Indonesia di global turun,” kata Mulya Amri, Deputy Director ACI.

Catatan ACI ada lima provinsi teratas dengan kemudahan berbisnis di atas rata-rata nasional ada di Jawa. Sehingga tak mengherankan Jawa masih menjadi lokasi primadona investasi di Indonesia. Namun, faktor lain adalah pembangunan infrastruktur di Jawa jauh lebih maju dan berkembang dibandingkan wilayah lain.

Pulau Jawa meraup investasi sebesar Rp807,1 triliun, atau 54 persen dari total realisasi investasi yang masuk sejak 2015 hingga semester I-2017 sebesar Rp1.494,7 triliun. Sementara itu, Sumatera sebanyak Rp256,6 triliun (17 persen), Kalimantan Rp198 triliun (13 persen), Sulawesi Rp118,9 triliun (8 persen), Papua dan Maluku Rp66,1 triliun (4 persen dan Bali dan Nusa Tenggara Rp48,1 triliun (3 persen).

Indeks kemudahan berbisnis bisa menjadi cermin bagi pemerintah bahwa masih banyak pekerjaan rumah dalam kemudahan berbisnis, terutama di luar Jawa dan belum menular ke semua daerah.



Banten

Lalu bagaimana upaya Pemerintah Provinsi Banten dalam hal kemudahan berusaha? Melihat data di atas, Banten berada di peringkat 17 dari 34 Provinsi di Indonesia dalam hal kemudahan berbisnis, tertinggal jauh dari provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Peringkat pertama ditempati oleh Jawa Timur, kemudian diikuti oleh Jawa Barat di Peringkat Kedua. Jawa Tengah, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta berturut-turut menempati peringkat ketiga, keempat dan kelima.

Pemerintah Provinsi Banten dalam upaya meningkatkan daya saing daerah, melalui kemudahan berusaha telah melakukan langkah-langkah nyata, di antaranya dengan perbaikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangannya. Dimulai dengan penyempurnaan kelembagaan dan unsur-unsur pendukungnya, hingga penerapan pelayanan perizinan yang berbasis online yang secara otomatis menghindarkan praktek penyimpangan semisal pungli atau gratifikasi.

Tekad bulat dan arahan Gubernur Banten Wahidin Halim untuk menerapkan pemerintahan yang bersih terutama terkait dengan pelayanan kepada masyarakat, telah ditindaklanjuti Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dengan menuntaskan delapan belas rencana aksi pencegahan korupsi yang disupervisi oleh KPK, sehingga pada tahun 2017 lalu DPMPTSP mendapat penilaian berkategori hijau.

Beberapa terobosan dalam meningkatkan kemudahan berusaha yang dilakukan DPMPTSP Provinsi Banten di sektor pelayanan perizinan, adalah dengan menuntaskan proses pelimpahan kewenangan penerbitan izin dan non izin dari Organisasi Perangkat Daerah teknis, sehingga pemohon izin dalam memperoleh izin usaha hanya berurusan dengan satu lembaga dan tidak memerlukan biaya khususnya untuk izin-izin penanaman modal dan beberapa izin dan non izin sektor yang tidak terkena kewajiban membayar retribusi daerah, sampai dengan pengaplikasian proses izin dan non izin sistem online dengan sebutan Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik Terbuka (SIPEKA).

SIPEKA adalah sistem yang mudah, cepat, efisien dan transparan yang membuat insvestor dan pelaku usaha nyaman dan bisa memproses perizinan dengan mudah dan cepat, serta dapat diakses dimana saja. SIPEKA melayani 15 sektor yang terdiri dari 195 jenis perizinan yang merupakan kewenangan provinsi, (jenis izin dapat dilihat pada aplikasi SIPEKA), sedangkan beberapa izin yang masih menjadi kewenangan kabupaten/kota, seperti IMB, TDP dll dilayani masing-masing PTSP Kab/Kota.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah, melalui Perpres 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Gubernur Banten juga telah menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 570.05/Kep.23-Huk/2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Banten, dengan salah satu tugas diantaranya melakukan penyelesaian hambatan (debottlenecking) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan provinsi dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah kabupaten/kota yang telah diajukan dan belum selesai.

Langkah-langkah yang telah dilakukan DPMPTSP ini telah berkontribusi besar pula pada peningkatan penilaian Ombudsman terhadap proses pelayanan publik di Provinsi Banten sehingga masuk dalam zona kuning dengan nilai 72,10. Sedangkan jika dilihat dari 57 jenis pelayanan publik yang dinilai, DPMPTSP melaksanakan 42 produk layanan dengan nilai rata-rata 89,11.

Kondisi demikian menunjukan bahwa salah satu kriteria kemudahan berusaha di Provinsi Banten, telah mengalami banyak perbaikan. Hal ini tidak terlepas dari pelaksanaan terhadap arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang sangat concern pada pelayanan masyarakat (pelaku usaha) menuju pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas. Untuk lebih mempertegas komitmen pelayanan perizinan yang mudah, nyaman dan transparan, Kepala DPMPTSP Provinsi Banten, Wahyu Wardhana menjamin lembaga dan jajarannya, khususnya di bidang pelayanan perizinan (PTSP) bekerja secara profesional berdasarkan tugas dan fungsi dan mempedomani aturan dan ketentuan yang berlaku.

Sumber: tirto.idradarbanten.co.id

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pages